Samuel F. Silaen: Jangan Salahkan Aturan saat Menghadapi Masalah, Evaluasi Akar Persoalannya
JAKARTA Pengamat Politik Propetik, Samuel F. Silaen, mengingatkan masyarakat dan para pengambil keputusan agar tidak terbiasa menyalahka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa usulan izin melintas pesawat militer Amerika Serikat (AS) atau blanket overflight clearance masih dalam tahap pembahasan internal pemerintah.
Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengatakan bahwa usulan tersebut merupakan permintaan dari pihak AS yang hingga kini masih dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis nasional.
"Hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat dan masih menjadi bagian dari pertimbangan internal pemerintah Indonesia," ujar Yvonne dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).Baca Juga:
Yvonne menekankan bahwa pemerintah akan berhati-hati dalam menentukan kebijakan terkait izin tersebut. Menurutnya, mekanisme dan pengaturan teknis masih terus dibahas dengan mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.
Ia menegaskan, kedaulatan wilayah udara Indonesia menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut pemerintah.
"Mekanismenya masih ditelaah secara hati-hati dengan menempatkan kepentingan nasional, kedaulatan wilayah udara, serta prinsip politik bebas aktif sebagai landasan utama," jelasnya.
Terkait isu pelanggaran wilayah udara oleh armada militer AS, Yvonne menyebut penanganannya berada di bawah kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia memastikan terdapat mekanisme khusus yang dijalankan oleh pihak militer dalam menangani setiap potensi pelanggaran.
Menurutnya, TNI telah memiliki prosedur dan langkah-langkah penindakan tersendiri dalam menjaga keamanan wilayah udara Indonesia.
Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak akan mengesampingkan kepentingan nasional.
"Yang perlu terus kita tekankan adalah pentingnya menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia sebagai prioritas utama," tegas Yvonne.*
(dw/dh)
JAKARTA Pengamat Politik Propetik, Samuel F. Silaen, mengingatkan masyarakat dan para pengambil keputusan agar tidak terbiasa menyalahka
HUKUM DAN KRIMINAL
SEMARANG TNI Angkatan Laut (TNI AL) berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menangani dugaan pelang
HUKUM DAN KRIMINAL
NABIRE Pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT KEL di Nabire, Papua Tengah, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Keputusan tersebut
HUKUM DAN KRIMINAL
SAMARINDA PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) menggelar pertandingan persahabatan mini soccer bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Ka
NASIONAL
BANDA ACEH Kesehatan jiwa menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan. Tuntutan
AGAMA
SIGLI Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan menegaskan tidak ada kompromi dalam pemberantasan narkotika. Ia me
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Sabtu, 24 Okto
NASIONAL
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Sabtu, 24 Oktober 2026. S
NASIONAL
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Sabtu, 24 Okt
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah DKI Jakarta berawan pada Sabt
NASIONAL