Kapolda Aceh dan Ketua BRA Satu Suara Jaga Kamtibmas Lewat Program Reintegrasi
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh
NASIONAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Mantan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, dijadwalkan ulang untuk diperiksa setelah sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemanggilan ulang terhadap Hanif akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan yang tengah berjalan.
"Terkait dengan pemeriksaan saksi tentu nanti berbasis pada kebutuhan dalam proses penyidikan oleh penyidik," kata Budi kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).Baca Juga:
KPK saat ini tengah mendalami dua klaster perkara di Kemnaker, yakni dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan kerja (K3) serta pungli dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Keterangan Hanif dinilai penting untuk mengungkap mekanisme perizinan tenaga kerja asing pada masa jabatannya periode 2014–2019.
Kasus ini mencuat dari pengembangan penyidikan terhadap tersangka Heri Sudarmanto, yang diduga menerima aliran dana dari agen tenaga kerja asing.
Penyidik menemukan indikasi bahwa praktik pungli telah berlangsung lama, bahkan sejak Heri menjabat sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada periode 2010–2015, dan berlanjut hingga setelahnya.
Total pungli dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp135,3 miliar. Dari jumlah tersebut, Heri diduga menerima sekitar Rp12 miliar yang kemudian disamarkan dalam bentuk aset, termasuk kendaraan.
KPK juga terus menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut.
"Jadi aset-aset yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi ini masih terus kita lakukan pelacakan, sehingga asset recovery dari perkara ini juga optimal," ujar Budi.
KPK menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik pungli di Kemnaker.*
(tm/dh)
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa 12 kementerian dan le
PEMERINTAHAN
PASAMAN BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyelaraskan pemanfaatan tambahan
PEMERINTAHAN
OlehDian Pratama PurbaSEBUAH video yang memperlihatkan keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Kota Medan menjadi per
OPINI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah bersama DPR RI segera mencari solusi agar Program Makan Bergizi Gratis
POLITIK
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara menanggapi isu yang beredar mengenai rencana Presiden Prabowo Su
NASIONAL
JAKARTA Istana merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dar
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan
EKONOMI
BINJAI Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebatang pohon besar tumbang di kawasan Tanah Lapang Merdeka, Kota Binjai, Kamis (30
PERISTIWA