JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa usulan izin melintas pesawat militer Amerika Serikat (AS) atau blanket overflight clearance masih dalam tahap pembahasan internal pemerintah.
Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengatakan bahwa usulan tersebut merupakan permintaan dari pihak AS yang hingga kini masih dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis nasional.
"Hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat dan masih menjadi bagian dari pertimbangan internal pemerintah Indonesia," ujar Yvonne dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).Baca Juga:
Yvonne menekankan bahwa pemerintah akan berhati-hati dalam menentukan kebijakan terkait izin tersebut. Menurutnya, mekanisme dan pengaturan teknis masih terus dibahas dengan mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.
Ia menegaskan, kedaulatan wilayah udara Indonesia menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut pemerintah.
"Mekanismenya masih ditelaah secara hati-hati dengan menempatkan kepentingan nasional, kedaulatan wilayah udara, serta prinsip politik bebas aktif sebagai landasan utama," jelasnya.
Terkait isu pelanggaran wilayah udara oleh armada militer AS, Yvonne menyebut penanganannya berada di bawah kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia memastikan terdapat mekanisme khusus yang dijalankan oleh pihak militer dalam menangani setiap potensi pelanggaran.
Menurutnya, TNI telah memiliki prosedur dan langkah-langkah penindakan tersendiri dalam menjaga keamanan wilayah udara Indonesia.
Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak akan mengesampingkan kepentingan nasional.
"Yang perlu terus kita tekankan adalah pentingnya menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia sebagai prioritas utama," tegas Yvonne.*
(dw/dh)
TOBA SAMOSIR PT Indonesia Asahan Aluminium menyalurkan berbagai bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di ka
NASIONAL
MALUKU TENGGARA Kepolisian mengungkap motif di balik kasus penusukan yang menewaskan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan masih be
EKONOMI
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MAGELANG Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pemerintah tengah menjalankan intervensi gizi secara menyeluruh mel
NASIONAL
BANDUNG Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus video bermuatan pornografi yang melibatkan figur
ENTERTAINMENT
SABAH Kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat di Kampung Bahagia, Batu Sapi, Sandakan, Sabah, Malaysia, pada Minggu (19/4/2026)
INTERNASIONAL
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi tabung 12 kilogram menjadi Rp228.000 per t
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan awal pekan dengan penguatan pada Senin, 20 April 2026. Indeks bergerak di z
EKONOMI
JAKARTA Guntur Romli dari PDI Perjuangan merespons pernyataan Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI Jusuf Kalla yang mengklaim berperan besar
POLITIK
