Penggeledahan BGN Berlanjut, Kejagung Kantongi Dokumen dan Barang Bukti Penting
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik dari Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) da
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira) di Aula Kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Sabtu, 18 April 2026.
Pertemuan tersebut menyoroti penguatan perlindungan sosial dan layanan kesehatan bagi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek daring.
Dalam dialog yang berlangsung interaktif itu, Zakiyuddin menegaskan bahwa keberadaan Kojira dapat menjadi jembatan komunikasi antara komunitas ojek online dan pemerintah daerah.Baca Juga:
Menurut dia, organisasi tersebut memudahkan penyerapan aspirasi sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan.
"Dengan adanya organisasi ini, kami di Pemko Medan lebih mudah menerima masukan dan mencari solusi bersama," ujar Zakiyuddin.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Medan saat ini menjalankan program bantuan sosial daerah berbasis skema mirip Program Keluarga Harapan (PKH).
Program tersebut menyasar warga lanjut usia di atas 60 tahun serta penyandang disabilitas yang belum terakomodasi bantuan dari pemerintah pusat.
Bantuan yang diberikan mencapai Rp200 ribu per bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Proses pendataan dilakukan melalui perangkat lingkungan, mulai dari kepala lingkungan hingga kelurahan.
"Kalau belum tercover PKH pusat, Pemko Medan hadir untuk membantu. Namun masyarakat juga harus aktif mendaftar," kata dia.
Selain bantuan sosial, Zakiyuddin juga menyoroti layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan.
Ia menyebut warga ber-KTP Medan dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan pada kapasitas fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit yang kerap mengalami lonjakan pasien.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik dari Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) da
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara resmi mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. OK Arya Zulkarnain, dr. Wahy
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap temuan mengejutkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MB
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengamankan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berinisial IT dan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Aceh memeriksa seorang oknum anggota polisi berinisial Aiptu ZK yang mengajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nama Dadan Hindayana kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Na
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, dalam ran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (3/6/2026). Mereka adalah mantan Kepa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan pada perdagangan Rabu (3/6/2026). Mata uang Garuda ditutup melemah 127,5 poin atau 0,
EKONOMI