Penggeledahan BGN Berlanjut, Kejagung Kantongi Dokumen dan Barang Bukti Penting
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik dari Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) da
HUKUM DAN KRIMINAL
"Prinsipnya UHC tetap berjalan. Warga cukup menggunakan KTP untuk mendapatkan layanan," ujarnya.
Dalam bidang perlindungan tenaga kerja, Pemko Medan mendorong pengemudi ojek daring untuk terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Pendaftaran, kata Zakiyuddin, dapat difasilitasi melalui perangkat kelurahan.
Menurut dia, perlindungan tersebut penting untuk memberikan jaminan risiko kerja, termasuk kecelakaan saat bekerja di lapangan.
"Sudah ada yang mendapat santunan hingga ratusan juta rupiah. Ini bentuk kehadiran negara untuk pekerja informal," katanya.
Menjawab keluhan peserta terkait risiko kecelakaan dan tindak kriminal yang tidak sepenuhnya ditanggung BPJS, Zakiyuddin menyebut pemerintah kota menyiapkan skema pembiayaan tambahan melalui RSUD Dr. Pirngadi.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk membantu penanganan korban kecelakaan maupun korban tindak kriminal seperti begal bagi warga ber-KTP Medan.
"Kalau tidak ditanggung BPJS, bisa ditangani di Pirngadi. Ini bentuk perlindungan dari Pemko," ujarnya.
Selain itu, Pemko Medan juga bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyediakan program pelatihan kerja.
Namun, menurut Zakiyuddin, partisipasi masyarakat masih relatif rendah sehingga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi.
Ia berharap komunitas Kojira dapat memanfaatkan program tersebut, tidak hanya untuk pengemudi ojol, tetapi juga anggota keluarga mereka.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kota memperkuat sinergi dengan komunitas pekerja lapangan.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik dari Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) da
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara resmi mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. OK Arya Zulkarnain, dr. Wahy
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap temuan mengejutkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MB
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengamankan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berinisial IT dan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Aceh memeriksa seorang oknum anggota polisi berinisial Aiptu ZK yang mengajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nama Dadan Hindayana kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Na
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, dalam ran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (3/6/2026). Mereka adalah mantan Kepa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan pada perdagangan Rabu (3/6/2026). Mata uang Garuda ditutup melemah 127,5 poin atau 0,
EKONOMI