Bolehkah Polisi Jadi Anggota Ormas? DPR Usulkan Aturan Khusus dalam RUU Polri
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan agar keterlibatan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam organisa
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menanggapi berbagai sorotan publik terkait penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk penghapusan program, melainkan penataan ulang agar lebih berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin (20/4/2025).Baca Juga:
Menurut Nurlis, Gubernur menyampaikan sedikitnya enam poin sikap terkait arah kebijakan JKA.
"Pemerintah Aceh tetap berpegang pada semangat dasar JKA sebagai wujud tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat," kata Mualem dalam pernyataan yang dibacakan Nurlis
Ia menegaskan bahwa nilai keadilan sosial dan perlindungan masyarakat tetap menjadi dasar utama kebijakan daerah.
Mualem juga menekankan bahwa penyesuaian JKA dilakukan sebagai langkah adaptif untuk menyelaraskan dengan sistem jaminan kesehatan nasional.
Tujuannya, menurut dia, untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan dan memperkuat keberlanjutan fiskal daerah.
"Ini bukan pengurangan komitmen, melainkan penataan ulang agar perlindungan sosial lebih tepat sasaran," ujar Mualem.
Ia memastikan kelompok rentan tetap menjadi prioritas dalam akses layanan kesehatan.
Pemerintah Aceh, kata dia, tidak akan membiarkan masyarakat miskin kehilangan akses terhadap layanan dasar kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi dan validasi data penerima manfaat secara terbuka dan partisipatif.
Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi kesalahan klasifikasi data sosial.
"Evaluasi dilakukan agar tidak ada masyarakat yang dirugikan," kata Mualem.
Pemerintah Aceh juga berkomitmen menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk menjelaskan setiap realokasi dana kepada publik.
Di sisi lain, Mualem membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, mulai dari akademisi, legislatif, tokoh masyarakat, hingga elemen sipil.
Ia berharap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat Aceh secara luas.
"Pemerintah Aceh mengajak seluruh pihak menjaga suasana kondusif dan mengedepankan solusi yang bijak," ujar dia.
Program JKA selama ini menjadi salah satu kebijakan utama Pemerintah Aceh dalam memberikan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu.*
(ad)
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan agar keterlibatan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam organisa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA EA Sports kembali membagikan kode redeem FC Mobile terbaru yang dapat diklaim pemain pada Jumat, 5 Juni 2026. Melalui kode terse
ENTERTAINMENT
MEDAN Sebanyak 1.015 pelari dari 34 negara dipastikan ambil bagian dalam ajang Trail of The Kings by UTMB 2026 yang akan berlangsung pad
OLAHRAGA
JAMBI Kembalinya Kompol RC ke lingkungan tugas aktif Kepolisian Daerah (Polda) Jambi memunculkan perhatian publik setelah riwayat kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) d
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bertolak menuju Medan, Sumatera Utara, pada Jumat, 5 Juni 2026. Kunjungan tersebut d
OLAHRAGA
JAKARTA Pengusaha sekaligus mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, memaparkan sejumlah langkah strategi
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi Singapura menolak gugatan terkait proses ekstradisi buron kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos. Komisi Pemberant
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Seorang warga mengeluhkan proses pendaftaran anaknya di SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara. Ia m
PENDIDIKAN
MEDAN PT PLN (Persero) bergerak cepat memulihkan sistem kelistrikan di Sumatera Utara setelah gangguan massal yang menyebabkan pemadaman
PERISTIWA