Bahlil Sentil Warga Mampu Masih Gunakan BBM Subsidi: “Apa Tidak Malu Kita Mengambil Hak Orang Lain?”
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menanggapi berbagai sorotan publik terkait penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk penghapusan program, melainkan penataan ulang agar lebih berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin (20/4/2025).Baca Juga:
Menurut Nurlis, Gubernur menyampaikan sedikitnya enam poin sikap terkait arah kebijakan JKA.
"Pemerintah Aceh tetap berpegang pada semangat dasar JKA sebagai wujud tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat," kata Mualem dalam pernyataan yang dibacakan Nurlis
Ia menegaskan bahwa nilai keadilan sosial dan perlindungan masyarakat tetap menjadi dasar utama kebijakan daerah.
Mualem juga menekankan bahwa penyesuaian JKA dilakukan sebagai langkah adaptif untuk menyelaraskan dengan sistem jaminan kesehatan nasional.
Tujuannya, menurut dia, untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan dan memperkuat keberlanjutan fiskal daerah.
"Ini bukan pengurangan komitmen, melainkan penataan ulang agar perlindungan sosial lebih tepat sasaran," ujar Mualem.
Ia memastikan kelompok rentan tetap menjadi prioritas dalam akses layanan kesehatan.
Pemerintah Aceh, kata dia, tidak akan membiarkan masyarakat miskin kehilangan akses terhadap layanan dasar kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi dan validasi data penerima manfaat secara terbuka dan partisipatif.
Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi kesalahan klasifikasi data sosial.
"Evaluasi dilakukan agar tidak ada masyarakat yang dirugikan," kata Mualem.
Pemerintah Aceh juga berkomitmen menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk menjelaskan setiap realokasi dana kepada publik.
Di sisi lain, Mualem membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, mulai dari akademisi, legislatif, tokoh masyarakat, hingga elemen sipil.
Ia berharap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat Aceh secara luas.
"Pemerintah Aceh mengajak seluruh pihak menjaga suasana kondusif dan mengedepankan solusi yang bijak," ujar dia.
Program JKA selama ini menjadi salah satu kebijakan utama Pemerintah Aceh dalam memberikan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu.*
(ad)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
MALUKU TENGGARA Kepolisian masih mendalami dugaan pembunuhan berencana terhadap Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan menggelar program Gebyar Pajak 2026 sebagai upaya mengoptimalkan Pendapata
EKONOMI
MEDAN Harga daging ayam dan daging sapi di Sumatera Utara (Sumut) terpantau mengalami penurunan pada awal pekan ini. Ratarata harga kom
EKONOMI
NABIRE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pembangunan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pu
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat kerja (raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dalam
POLITIK
MEDAN Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, menegaskan bahwa institusi Kejari Medan tidak antikritik dan terbuka
NASIONAL
JAKARTA Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam revisi U
NASIONAL
MEDAN Dua ahli hukum menyatakan perkara pengalihan aset PTPN II (kini PTPN I Regional I) kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) belum meme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan
PEMERINTAHAN