Mengapa TNI dan Polri Dilibatkan di Program MBG? Ini Penjelasan Kepala BGN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menanggapi berbagai sorotan publik terkait penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk penghapusan program, melainkan penataan ulang agar lebih berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin (20/4/2025).Baca Juga:
Menurut Nurlis, Gubernur menyampaikan sedikitnya enam poin sikap terkait arah kebijakan JKA.
"Pemerintah Aceh tetap berpegang pada semangat dasar JKA sebagai wujud tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat," kata Mualem dalam pernyataan yang dibacakan Nurlis
Ia menegaskan bahwa nilai keadilan sosial dan perlindungan masyarakat tetap menjadi dasar utama kebijakan daerah.
Mualem juga menekankan bahwa penyesuaian JKA dilakukan sebagai langkah adaptif untuk menyelaraskan dengan sistem jaminan kesehatan nasional.
Tujuannya, menurut dia, untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan dan memperkuat keberlanjutan fiskal daerah.
"Ini bukan pengurangan komitmen, melainkan penataan ulang agar perlindungan sosial lebih tepat sasaran," ujar Mualem.
Ia memastikan kelompok rentan tetap menjadi prioritas dalam akses layanan kesehatan.
Pemerintah Aceh, kata dia, tidak akan membiarkan masyarakat miskin kehilangan akses terhadap layanan dasar kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi dan validasi data penerima manfaat secara terbuka dan partisipatif.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SURABAYA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pers menyesalkan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua pria yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di Kot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) UP3 Medan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru pada Kamis, 23 Juli 2026.
PERISTIWA
MEDAN Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Medan pada 14 Juli 2026. Dalam aksi te
NASIONAL
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL