Pemerintah Percepat Proyek Kereta Api Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Jadi Prioritas Nasional
JAKARTA Pemerintah berencana mempercepat pembangunan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Su
EKONOMI
JAKARTA — Badan Legislasi DPR RI membahas penguatan kewenangan Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dalam rancangan undang-undang Satu Data Indonesia (SDI).
Pembahasan ini berlangsung di kompleks parlemen, Senin, 20 April 2026.
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mengatakan kewenangan BSDI akan mencakup pengaturan standar data, metadata, hingga infrastruktur teknis yang mendukung integrasi data nasional.Baca Juga:
"Standar data, metadata, dan infrastruktur teknis menjadi fondasi untuk menjamin keterbandingan, interoperabilitas, dan keterpaduan data," kata Bob dalam rapat pembahasan.
Menurut dia, penguatan kewenangan tersebut sekaligus membatasi peran produsen data.
Dalam skema yang diusulkan, produsen data tidak diperkenankan mengelola atau menguasai data secara mandiri di luar kerangka SDI.
Bob menegaskan hanya BSDI yang nantinya memiliki otoritas dalam pengelolaan dan integrasi data nasional.
"Tidak boleh ada lembaga lain yang mengambil alih kewenangan tersebut," ujarnya.
Selain itu, produsen data juga dilarang memusatkan penguasaan data pada satu institusi tertentu atau melakukan validasi tunggal di luar mekanisme yang diatur BSDI.
Rancangan ini, kata Bob, bertujuan menciptakan tata kelola data yang terintegrasi dan akuntabel.
Keberadaan BSDI diharapkan menjadi pusat kendali dalam memastikan data nasional dapat digunakan secara konsisten lintas sektor.
Pembentukan BSDI sendiri telah disepakati Baleg DPR pada 15 April 2026, meski lembaga tersebut belum resmi berdiri.
JAKARTA Pemerintah berencana mempercepat pembangunan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Su
EKONOMI
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong pembatasan penggunaan u
POLITIK
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti dugaan ketimpangan dalam pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di
POLITIK
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait laporan dugaan makar dan penghasutan yang dilayangkan terhadap Guru Besar Il
POLITIK
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa pelaku penembakan yang terjadi saat acara makan malam koresponden di
INTERNASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, terus menuai sorotan publik. Wakil K
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Polresta Yogyakarta menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap anakanak di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumatera Utara) meraih penghargaan Creative Financing dari Kementerian Dalam Negeri (Kementeri
PEMERINTAHAN
JAKARTA DPR RI mendorong proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak hanya dilakukan dengan metode jemput bola, tetapi juga harus berbas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di tingkat pedagang eceran terpantau bergerak beragam pada Minggu (26/4/2026), dengan telur ayam ras
EKONOMI