JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya untuk tidak terburu-buru menetapkan kepala desa sebagai tersangka dalam kasus pengelolaan dana desa, terutama jika temuan yang ada hanya berupa kesalahan administratif tanpa indikasi penyalahgunaan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin dalam kegiatan Jaga Desa Award 2026, Minggu, 19 April 2026.
Ia menegaskan bahwa proses hukum pidana hanya dapat ditempuh apabila terdapat bukti kuat adanya penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi.Baca Juga:
"Tidak ada kriminalisasi. Hindari menjadikan kepala desa sebagai tersangka, kecuali memang uangnya dipakai oleh kepala desa," ujar Burhanuddin.
Ia menilai banyak kepala desa di Indonesia belum memiliki kapasitas administrasi pemerintahan yang memadai, sehingga kesalahan administratif kerap terjadi dalam pengelolaan dana desa.
Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak semestinya langsung berujung pada proses hukum.
"Kalau hanya kesalahan administrasi lalu dijadikan tersangka, saya akan minta pertanggungjawaban," kata dia menegaskan.
Burhanuddin juga meminta agar kejaksaan negeri lebih mengedepankan pendekatan pembinaan.
Para kepala kejaksaan negeri (Kajari) diminta aktif memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi kesalahan berulang.
Ia menambahkan, tanggung jawab pembinaan juga harus melibatkan dinas pemerintahan desa di tingkat kabupaten yang memiliki kewenangan pengawasan langsung.
Meski demikian, Burhanuddin tetap mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan dana desa.
Ia berharap tidak ada lagi praktik korupsi maupun penyimpangan anggaran di tingkat desa.
TOBA SAMOSIR PT Indonesia Asahan Aluminium menyalurkan berbagai bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di ka
NASIONAL
MALUKU TENGGARA Kepolisian mengungkap motif di balik kasus penusukan yang menewaskan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan masih be
EKONOMI
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MAGELANG Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pemerintah tengah menjalankan intervensi gizi secara menyeluruh mel
NASIONAL
BANDUNG Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus video bermuatan pornografi yang melibatkan figur
ENTERTAINMENT
SABAH Kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat di Kampung Bahagia, Batu Sapi, Sandakan, Sabah, Malaysia, pada Minggu (19/4/2026)
INTERNASIONAL
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi tabung 12 kilogram menjadi Rp228.000 per t
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan awal pekan dengan penguatan pada Senin, 20 April 2026. Indeks bergerak di z
EKONOMI
JAKARTA Guntur Romli dari PDI Perjuangan merespons pernyataan Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI Jusuf Kalla yang mengklaim berperan besar
POLITIK
