Jokowi Respons Santai Klaim JK: “Saya Orang Kampung, Bukan Siapa-Siapa”
SOLO Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), kembali menyinggung perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo hingga menja
POLITIK
JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya untuk tidak terburu-buru menetapkan kepala desa sebagai tersangka dalam kasus pengelolaan dana desa, terutama jika temuan yang ada hanya berupa kesalahan administratif tanpa indikasi penyalahgunaan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin dalam kegiatan Jaga Desa Award 2026, Minggu, 19 April 2026.
Ia menegaskan bahwa proses hukum pidana hanya dapat ditempuh apabila terdapat bukti kuat adanya penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi.Baca Juga:
"Tidak ada kriminalisasi. Hindari menjadikan kepala desa sebagai tersangka, kecuali memang uangnya dipakai oleh kepala desa," ujar Burhanuddin.
Ia menilai banyak kepala desa di Indonesia belum memiliki kapasitas administrasi pemerintahan yang memadai, sehingga kesalahan administratif kerap terjadi dalam pengelolaan dana desa.
Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak semestinya langsung berujung pada proses hukum.
"Kalau hanya kesalahan administrasi lalu dijadikan tersangka, saya akan minta pertanggungjawaban," kata dia menegaskan.
Burhanuddin juga meminta agar kejaksaan negeri lebih mengedepankan pendekatan pembinaan.
Para kepala kejaksaan negeri (Kajari) diminta aktif memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi kesalahan berulang.
Ia menambahkan, tanggung jawab pembinaan juga harus melibatkan dinas pemerintahan desa di tingkat kabupaten yang memiliki kewenangan pengawasan langsung.
Meski demikian, Burhanuddin tetap mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan dana desa.
Ia berharap tidak ada lagi praktik korupsi maupun penyimpangan anggaran di tingkat desa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kepala desa dan lurah di Indonesia pada 2025 mencapai 76.171 orang, tersebar di lebih dari 84 ribu wilayah setingkat desa di seluruh Indonesia.*
(vo/ad)
SOLO Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), kembali menyinggung perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo hingga menja
POLITIK
LANGKAT Kasus hukum yang menjerat seorang siswi berinisial L (15) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, akhirnya berujung damai. L sebel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kegiatan Halal Bihalal Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sumatera Utara berujung ricuh pada Ming
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyoroti insiden ricuh dalam kegiatan halal bi halal alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim
PERISTIWA
DEMAK Ratusan santri di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu dalam program Makan Be
NASIONAL
JAKARTA Badan Legislasi DPR RI membahas penguatan kewenangan Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dalam rancangan undangundang Satu Data In
NASIONAL
BATU BARA Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan kegiatan apel pagi di halaman depan lapas dengan penuh khidmat, yang diikuti oleh selu
NASIONAL
BANDA ACEH Badan Bahasa Kemendikdasmen melakukan pemantauan pemanfaatan bantuan buku di SD Muhammadiyah 1 Banda Aceh, Senin, 20 April 20
PENDIDIKAN
TOBA SAMOSIR PT Indonesia Asahan Aluminium menyalurkan berbagai bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di ka
NASIONAL
MALUKU TENGGARA Kepolisian mengungkap motif di balik kasus penusukan yang menewaskan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus
HUKUM DAN KRIMINAL