Isu Reshuffle Kabinet Agustus 2026 Mencuat, Ini Respons Istana
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Pu
POLITIK
JAKARTA – DPR RI mendorong proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak hanya dilakukan dengan metode jemput bola, tetapi juga harus berbasis perlindungan anak serta menjamin keberlanjutan pendidikan bagi kelompok rentan, termasuk anak jalanan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menegaskan bahwa langkah Kementerian Sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia) menjaring anak-anak dari jalanan dan pasar merupakan bentuk kehadiran negara. Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak berhenti pada pendataan semata.
"Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara. Tapi yang lebih penting adalah memastikan ada pendampingan berkelanjutan," ujar Atalia, Minggu (26/4/2026).Baca Juga:
Program Sekolah Rakyat (Sekolah Rakyat) sendiri menyasar anak-anak tidak sekolah, terutama di wilayah perkotaan dan kantong kemiskinan. Data awal menunjukkan puluhan anak jalanan telah teridentifikasi sebagai calon peserta didik tahun ajaran 2026/2027.
Atalia menyoroti masih tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia yang mencapai ratusan ribu anak, sehingga diperlukan sistem yang lebih kuat dan terintegrasi. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan verifikasi lapangan agar program tepat sasaran.
Selain itu, ia juga menilai pendekatan berbasis keluarga perlu diperkuat karena banyak anak turun ke jalan akibat tekanan ekonomi rumah tangga. Pemerintah juga diminta memastikan adanya pendampingan psikososial serta kurikulum adaptif bagi anak-anak tersebut.
"Keberhasilan program ini bukan hanya soal jumlah anak yang masuk, tapi juga bagaimana mereka bisa bertahan dan menyelesaikan pendidikan dengan baik," kata Atalia.
DPR RI memastikan akan terus mengawal program ini agar Sekolah Rakyat menjadi kebijakan inklusif yang berkelanjutan dan benar-benar mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.*
(in/dh)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Pu
POLITIK
BANDA ACEH Setiap umat manusia memiliki tuntunan ibadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan. Dalam
AGAMA
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar lo
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana bersama Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh AKP Muhammad Jabir tenga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga batu bara kembali menguat setelah mengalami tekanan selama dua hari perdagangan berturutturut. Kenaikan harga minyak dunia
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menjelaskan skema penyaluran dukungan anggaran sebesar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian untuk mempercep
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar leb
NASIONAL
TOMOHON Pemerintah Kota Tomohon menyatakan dukungannya terhadap penguatan peran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) da
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, dicopot dari jabatannya setelah seorang narapidana kasus
HUKUM DAN KRIMINAL