Prabowo: Jadi Pemimpin Itu Tidak Rumit, Cintai Rakyat dan Gunakan Akal Sehat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah yang dipimpinnya akan tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan berbaga
NASIONAL
JAKARTA – DPR RI mendorong proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak hanya dilakukan dengan metode jemput bola, tetapi juga harus berbasis perlindungan anak serta menjamin keberlanjutan pendidikan bagi kelompok rentan, termasuk anak jalanan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menegaskan bahwa langkah Kementerian Sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia) menjaring anak-anak dari jalanan dan pasar merupakan bentuk kehadiran negara. Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak berhenti pada pendataan semata.
"Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara. Tapi yang lebih penting adalah memastikan ada pendampingan berkelanjutan," ujar Atalia, Minggu (26/4/2026).Baca Juga:
Program Sekolah Rakyat (Sekolah Rakyat) sendiri menyasar anak-anak tidak sekolah, terutama di wilayah perkotaan dan kantong kemiskinan. Data awal menunjukkan puluhan anak jalanan telah teridentifikasi sebagai calon peserta didik tahun ajaran 2026/2027.
Atalia menyoroti masih tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia yang mencapai ratusan ribu anak, sehingga diperlukan sistem yang lebih kuat dan terintegrasi. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan verifikasi lapangan agar program tepat sasaran.
Selain itu, ia juga menilai pendekatan berbasis keluarga perlu diperkuat karena banyak anak turun ke jalan akibat tekanan ekonomi rumah tangga. Pemerintah juga diminta memastikan adanya pendampingan psikososial serta kurikulum adaptif bagi anak-anak tersebut.
"Keberhasilan program ini bukan hanya soal jumlah anak yang masuk, tapi juga bagaimana mereka bisa bertahan dan menyelesaikan pendidikan dengan baik," kata Atalia.
DPR RI memastikan akan terus mengawal program ini agar Sekolah Rakyat menjadi kebijakan inklusif yang berkelanjutan dan benar-benar mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.*
(in/dh)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah yang dipimpinnya akan tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan berbaga
NASIONAL
JAKARTA Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) membantah pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesej
NASIONAL
DAIRI Kepolisian Resor Dairi menetapkan seorang pemilik kafe berinisial CT (51) sebagai tersangka setelah diduga menganiaya seorang pria
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyerahkan bantuan kepada Kelompok Pelaksana (Poklak
PEMERINTAHAN
ACEH Pemerintah terus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak bencana di Aceh. Melalui Satuan Tugas Percepatan R
EKONOMI
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih mendalami kasus kematian seorang perempuan berinisial WLG yang sebelumnya dik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memproses pemberhentian 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau kepala dapur Progr
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyelidikan terhadap dugaan penyebaran konten provokatif dan berita bohong (hoaks) di medi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mulai menyelaraskan langkah pemulihan s
NASIONAL
MEDAN Keluarga mendiang Winda Lorenza Gowasa (WLG) resmi melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpa
HUKUM DAN KRIMINAL