Pemerintah Percepat Proyek Kereta Api Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Jadi Prioritas Nasional
JAKARTA Pemerintah berencana mempercepat pembangunan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Su
EKONOMI
JAKARTA – DPR RI mendorong proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak hanya dilakukan dengan metode jemput bola, tetapi juga harus berbasis perlindungan anak serta menjamin keberlanjutan pendidikan bagi kelompok rentan, termasuk anak jalanan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menegaskan bahwa langkah Kementerian Sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia) menjaring anak-anak dari jalanan dan pasar merupakan bentuk kehadiran negara. Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak berhenti pada pendataan semata.
"Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara. Tapi yang lebih penting adalah memastikan ada pendampingan berkelanjutan," ujar Atalia, Minggu (26/4/2026).Baca Juga:
Program Sekolah Rakyat (Sekolah Rakyat) sendiri menyasar anak-anak tidak sekolah, terutama di wilayah perkotaan dan kantong kemiskinan. Data awal menunjukkan puluhan anak jalanan telah teridentifikasi sebagai calon peserta didik tahun ajaran 2026/2027.
Atalia menyoroti masih tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia yang mencapai ratusan ribu anak, sehingga diperlukan sistem yang lebih kuat dan terintegrasi. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan verifikasi lapangan agar program tepat sasaran.
Selain itu, ia juga menilai pendekatan berbasis keluarga perlu diperkuat karena banyak anak turun ke jalan akibat tekanan ekonomi rumah tangga. Pemerintah juga diminta memastikan adanya pendampingan psikososial serta kurikulum adaptif bagi anak-anak tersebut.
"Keberhasilan program ini bukan hanya soal jumlah anak yang masuk, tapi juga bagaimana mereka bisa bertahan dan menyelesaikan pendidikan dengan baik," kata Atalia.
DPR RI memastikan akan terus mengawal program ini agar Sekolah Rakyat menjadi kebijakan inklusif yang berkelanjutan dan benar-benar mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.*
(in/dh)
JAKARTA Pemerintah berencana mempercepat pembangunan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Su
EKONOMI
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong pembatasan penggunaan u
POLITIK
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti dugaan ketimpangan dalam pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di
POLITIK
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait laporan dugaan makar dan penghasutan yang dilayangkan terhadap Guru Besar Il
POLITIK
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa pelaku penembakan yang terjadi saat acara makan malam koresponden di
INTERNASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, terus menuai sorotan publik. Wakil K
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Polresta Yogyakarta menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap anakanak di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumatera Utara) meraih penghargaan Creative Financing dari Kementerian Dalam Negeri (Kementeri
PEMERINTAHAN
JAKARTA DPR RI mendorong proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak hanya dilakukan dengan metode jemput bola, tetapi juga harus berbas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di tingkat pedagang eceran terpantau bergerak beragam pada Minggu (26/4/2026), dengan telur ayam ras
EKONOMI