JAKARTA – DPR RI mendorong proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak hanya dilakukan dengan metode jemput bola, tetapi juga harus berbasis perlindungan anak serta menjamin keberlanjutan pendidikan bagi kelompok rentan, termasuk anak jalanan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menegaskan bahwa langkah Kementerian Sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia) menjaring anak-anak dari jalanan dan pasar merupakan bentuk kehadiran negara. Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak berhenti pada pendataan semata.
"Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara. Tapi yang lebih penting adalah memastikan ada pendampingan berkelanjutan," ujar Atalia, Minggu (26/4/2026).Baca Juga:
Program Sekolah Rakyat (Sekolah Rakyat) sendiri menyasar anak-anak tidak sekolah, terutama di wilayah perkotaan dan kantong kemiskinan. Data awal menunjukkan puluhan anak jalanan telah teridentifikasi sebagai calon peserta didik tahun ajaran 2026/2027.
Atalia menyoroti masih tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia yang mencapai ratusan ribu anak, sehingga diperlukan sistem yang lebih kuat dan terintegrasi. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan verifikasi lapangan agar program tepat sasaran.
Selain itu, ia juga menilai pendekatan berbasis keluarga perlu diperkuat karena banyak anak turun ke jalan akibat tekanan ekonomi rumah tangga. Pemerintah juga diminta memastikan adanya pendampingan psikososial serta kurikulum adaptif bagi anak-anak tersebut.
"Keberhasilan program ini bukan hanya soal jumlah anak yang masuk, tapi juga bagaimana mereka bisa bertahan dan menyelesaikan pendidikan dengan baik," kata Atalia.
DPR RI memastikan akan terus mengawal program ini agar Sekolah Rakyat menjadi kebijakan inklusif yang berkelanjutan dan benar-benar mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.*
(in/dh)
SHANGHAI Indonesia resmi memperkuat kerja sama di bidang ekonomi kreatif digital dengan meresmikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ber
INTERNASIONAL
PANGKALPINANG Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan kelalaian medis dr Ratna Setia Asih menegaskan bahwa pen
KESEHATAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap masih banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Grati
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang penyidik Resmob Polrestabes Medan dikenakan penempatan khusus (patsus) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar yang dialokasikan untuk periode Apri
PEMERINTAHAN
KUPANG Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat (KSP TLM) Indonesia untuk mengambi
EKONOMI
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai dalam rangka penyampaian rekomenda
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan berdasarkan capaian produ
EKONOMI
JAKARTA El Rumi resmi menikahi Syifa Hadju dalam prosesi akad nikah yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/4
ENTERTAINMENT
