Swasembada Energi Didorong Lewat Biodiesel B50, DPR Ungkap Alasan Strategisnya

JAKARTA — Upaya mencapai kemandirian energi nasional kembali mendapat dukungan dari DPR RI. Salah satu fokus utama yang didorong adalah pengembangan bahan bakar nabati berbasis biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi transisi energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan.

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menilai, program B50 dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

"Saya mendukung pemerintah untuk terus berinovasi mencari alternatif. Program B50 sebagai produk lokal biodiesel harus didukung guna mencapai kemandirian dalam produksi BBM alternatif," ujar Najib, Selasa (21/4/2026).

Baca Juga:

• Kapal AS Melintas di Selat Malaka, DPR Tegaskan Tak Ganggu Politik Bebas Aktif Indonesia

Ia menambahkan, proses transisi menuju energi baru terbarukan harus terus diperkuat agar Indonesia tidak tertinggal dalam tren global pengembangan energi hijau.

Menurut Najib, kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga BBM nonsubsidi juga merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal jangka panjang di tengah tekanan global, termasuk gangguan rantai pasok energi dunia.

"Betul selalu ada dampak lanjutan dari kenaikan BBM, tapi perlu diingat bahwa keputusan tersebut sudah melalui proses kajian yang panjang," katanya.

Ia mengakui bahwa kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada daya beli masyarakat. Namun, menurutnya pemerintah telah berupaya menjaga agar harga BBM subsidi tetap stabil meski kondisi global tengah bergejolak.

"Pemerintah sudah berusaha mempertahankan harga BBM subsidi di tengah krisis global," ujarnya.

Najib juga menyoroti kondisi geopolitik dunia yang turut memengaruhi sektor energi, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada harga dan pasokan energi global.

Meski demikian, ia menilai langkah pemerintah sejauh ini sudah berada pada jalur yang tepat dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, stabilitas fiskal, dan perlindungan masyarakat.*

(mt/dh)

KPK Panggil Herman Herry Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bansos Presiden

Puan soal Anggota DPR Terlibat Judol: Sebut Namanya, Biar Tak Ada Fitnah

Ribuan Apdesi Kembali Menggelar Aksi di Depan Gedung DPR, Jakarta

Mahfud Md Sebut Revisi UU MK Tak Ada Unsur Genting

Polisi Kawal Distribusi Surat Suara Pemilu 2024 Dari Pelabuhan Ambon