Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi VIII DPR RI dalam masa reses di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (23/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam sektor layanan sosial, keagamaan, hingga kebencanaan.
Dalam pertemuan tersebut, Surya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Kami berharap kunjungan kerja ini menjadi ruang dialog strategis untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan kebijakan, serta memastikan program benar-benar berdampak bagi masyarakat," ujarnya.Baca Juga:
Surya menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki sejumlah prioritas pembangunan, di antaranya menjaga kerukunan umat beragama serta memperkuat pendidikan keagamaan yang inklusif dan berkualitas.
Selain itu, Pemprov Sumut juga mendorong lulusan pendidikan keagamaan memiliki kompetensi profesional dan daya saing global, tidak hanya pemahaman religius semata.
Di sektor penyelenggaraan ibadah haji, Pemprov terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan optimal, mulai dari proses keberangkatan hingga pemulangan.
Untuk bidang sosial, Surya menegaskan bantuan sosial akan terus dievaluasi agar tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu mendorong kemandirian masyarakat serta memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Perhatian juga diberikan pada perlindungan perempuan dan anak, dengan penguatan upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban, termasuk mendorong sistem pelaporan yang lebih responsif.
Sementara di sektor kebencanaan, Pemprov Sumut fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta memperkuat mitigasi berbasis edukasi dan teknologi.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Anshory Siregar, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan menyerap aspirasi daerah sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.
"Melalui kunjungan ini, kami bisa melihat langsung kondisi di daerah sehingga respons dan solusi bisa lebih cepat diberikan," katanya.
Ia juga menyebut, dalam masa reses ini Komisi VIII DPR RI membagi kunjungan ke tiga wilayah, yakni Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis guna memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.*
(dh)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL