Pansel Umumkan Hasil UKK Jamkrida Sumut, Calon Komisaris dan Direksi Lanjut Tahap Final
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
BATU BARA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara kembali menghadirkan kemudahan layanan melalui program unggulan Sinergi Melayani Masyarakat atau yang akrab disebut Berlayar.
Pada edisi kali ini, kegiatan digelar dan dipusatkan di Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Program Berlayar merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang bertujuan utama mendekatkan akses layanan pemerintah hingga ke tingkat desa dan pelosok wilayah.
Baca Juga:
Ia didampingi oleh jajaran pimpinan Bapenda, termasuk Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan.
Kehadiran orang nomor satu di Batu Bara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh layanan berjalan optimal, cepat, dan tepat sasaran.
Sebagai tuan rumah, Camat Talawi beserta seluruh kepala desa dan lurah se-Kecamatan Talawi juga hadir memberikan dukungan penuh.
Sinergi yang terjalin antara pemerintah kecamatan dan desa dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan program ini.
Melalui kegiatan ini, masyarakat dimudahkan untuk mengurus berbagai kebutuhan, mulai dari pembayaran kewajiban pajak daerah hingga dokumen administrasi kependudukan.
Layanan yang tersedia antara lain:
- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pembuatan dan pengurusan dokumen KTP serta Kartu Keluarga (KK)
- Pelayanan perizinan usaha
Untuk semakin mempermudah proses transaksi, Bapenda juga menyediakan beragam metode pembayaran modern, seperti QRIS, Sumut Link, dan kanal pembayaran digital lainnya.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Program Berlayar akan terus dilaksanakan secara bergiliran di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Batu Bara.
Pemerintah mengimbau seluruh warga untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin guna mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan tanpa biaya tambahan.
Dengan hadirnya program ini, diharapkan kualitas pelayanan publik semakin meningkat serta terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.
Kepatuhan dalam membayar pajak juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata, menuju Batu Bara yang maju, sejahtera, dan bahagia.
Mari sukseskan Program Berlayar dan jadilah warga yang taat pajak demi kemajuan daerah tercinta.*
(ad)
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmennya memberantas praktik korupsi di lingkungan Kementeri
NASIONAL
JAKARTA Komisi V DPR RI akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Pelindo, hin
NASIONAL
LUBUKLINGGAU Kepolisian mengungkap alasan di balik penetapan Direktur Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan Direktur perusahaan truk tangk
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tidak dapat langsung dibe
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menghadiri sidang perdana banding
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Guru Besar Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo, menyampaikan keyakinannya bahwa kematian Sutrimo, kepala rumah tangga (Karu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga sejumlah komoditas pangan meng
EKONOMI