Purbaya Blak-blakan! Copot 2 Dirjen Kemenkeu, Singgung ‘Noise’ Internal dan Kinerja Tak Jalan

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pencopotan dua pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari rotasi jabatan, namun juga menyinggung adanya persoalan internal.

Purbaya menjelaskan, pencopotan Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu tidak sepenuhnya lepas dari evaluasi kinerja.

"Rotasi eselon I itu proses biasa. Kita memang mutar posisi setiap beberapa tahun, jadi nggak ada yang istimewa," ujar Purbaya dalam media briefing di Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Baca Juga:

• Usulan Pajak di Selat Malaka oleh Purbaya Picu Pro-Kontra: Menlu RI, Singapura, dan DPR Buka Suara

Meski demikian, ia mengakui terdapat faktor lain yang ikut mempengaruhi keputusan tersebut. Salah satunya terkait kinerja yang dinilai tidak berjalan optimal.

"Iya dan tidak. Iya ada sedikit, tetapi nggak itu saja," katanya.

Purbaya juga menyoroti adanya gangguan internal atau "noise" yang kerap muncul dari dalam kementerian dan beredar ke publik. Ia mencontohkan isu terkait kondisi APBN hingga persepsi negatif terhadap dirinya sebagai Menteri Keuangan.

"Ada informasi keluar bahwa APBN akan habis dalam dua minggu kalau harga BBM tidak naik. Bahkan ada juga yang bilang Menteri Keuangannya tertutup dan bisa mengacaukan investor. Itu dari internal," ungkapnya.

Menurut Purbaya, kondisi tersebut perlu segera dirapikan agar tidak mengganggu kredibilitas dan kinerja institusi.

"Kita rapikan itu sedikit," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Purbaya telah menunjuk pelaksana harian (Plh) untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. Sudarto ditunjuk sebagai Plh Dirjen Anggaran, sementara Ferry Ardianto menjabat Plh Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Ia menegaskan, pejabat yang ditunjuk merupakan sosok berpengalaman dan memiliki kapasitas kuat dalam menjaga stabilitas kerja di internal Kemenkeu.

"Itu orang-orang kuat di Departemen Keuangan," pungkasnya.*

(d/dh)

KLH Tetapkan Tersangka Terkait Pengelolaan TPA Suwung Bali, Menyusul Praktik Open Dumping

Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Picu 72 Ribu Ton Sampah, Pemerintah Imbau Terminal dan Stasiun Siaga

Merasa Belum Maksimal, Kadis PUPR Sumut Hendra Darmawan Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Strategis

KLH Ambil Langkah Hukum, PT TPL dan PT TBS Dituntut Akibat Kerusakan Lingkungan

KLH Gugat 6 Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera Rp 4,8 Triliun

KLH Panggil Delapan Perusahaan di Sumut Terkait Dugaan Pemicu Banjir dan Longsor