Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pemberdayaan keluarga dan pembangunan masyarakat melalui penerimaan Tim Supervisi Desa/Kelurahan Percontohan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Provinsi Sumatera Utara 2026, Rabu (29/4/026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan dan dihadiri langsung oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, Wakil Bupati Rianto, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Yusnila Indriati Taufik, serta jajaran perangkat daerah dan Tim Supervisi Provinsi Sumatera Utara.
Baca Juga:Kehadiran tim supervisi ini merupakan bagian dari proses evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di daerah, khususnya dalam penilaian desa dan kelurahan percontohan.
Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan menegaskan bahwa kegiatan supervisi bukan sekadar ajang penilaian, melainkan momentum untuk mengukur sejauh mana implementasi 10 Program Pokok PKK berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa TP PKK Kabupaten Asahan telah melakukan pembinaan berkelanjutan sejak 2025 terhadap desa dan kelurahan yang menjadi perwakilan daerah, dengan dukungan penuh dari organisasi perangkat daerah terkait.
Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar menekankan pentingnya peran strategis gerakan PKK dalam pembangunan daerah, khususnya dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesehatan masyarakat, pendidikan anak, serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga.
"Gerakan PKK merupakan ujung tombak dalam membangun keluarga yang berkualitas. Kami berharap kehadiran tim supervisi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Tim Supervisi Provinsi Sumatera Utara Rika Astri Sari Siregar menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan berbagai program PKK secara menyeluruh.
Penilaian mencakup aspek tertib administrasi, pola asuh anak dan remaja, peningkatan pendapatan keluarga, hingga program kesehatan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan gerakan PKK sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah, kader PKK, pemerintah desa dan kelurahan, serta partisipasi aktif masyarakat.
Semangat kolaborasi tersebut dinilai selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mewujudkan masyarakat yang religius, sejahtera, maju, dan berkelanjutan.*
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL