Diterpa Isu Mangkrak, DPR Buktikan RUU Perampasan Aset Tetap Jalan Meski Reses
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir melibatkan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam proses evaluasi kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) melalui forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Potensi Daerah Setda Aceh, Senin (4/5/2026).
FGD tersebut turut dihadiri jajaran SKPA serta sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan mahasiswa dalam membahas Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA.
Dalam diskusi itu, mahasiswa dan OKP menegaskan tidak menuntut pencabutan pergub, melainkan meminta adanya kajian ulang agar kebijakan tersebut lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.Baca Juga:
Sekda Aceh M. Nasir menyambut baik masukan tersebut dan menilai keterlibatan mahasiswa sebagai bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan publik. Ia menegaskan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk ikut mengawal pelaksanaan program JKA.
"Kami membuka ruang agar program ini bisa lebih efektif, transparan, dan akuntabel dengan pengawasan bersama," ujar M. Nasir.
Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Aceh, Mohd Rendi Febriansyah, mengatakan perbedaan pandangan dalam diskusi merupakan hal yang wajar dalam dinamika intelektual. Namun ia menilai, pencabutan pergub justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Menurutnya, jika Pergub JKA dicabut, akan terjadi kekosongan hukum yang berdampak pada terhentinya pelaksanaan teknis dan anggaran program tersebut.
"Kalau ini dicabut, akan ada kekosongan hukum dan JKA tidak bisa berjalan. Dampaknya akan dirasakan semua lapisan masyarakat," ujarnya.
Ia juga menegaskan mahasiswa akan tetap mengawal kebijakan tersebut secara kritis dan konstruktif agar tetap berjalan sesuai regulasi dan tepat sasaran.
FGD ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa dalam memastikan program JKA berjalan optimal sebagai layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan di Aceh.*
(dh)
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN
BANGKA Operasi gabungan Satlap Tri Cakti bersama Intel Korem 045/Garuda Jaya (045/GY) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 7.937 ki
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) mempertegas komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dengan memperkuat budaya
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem industri kreatif global melalui penyelenggaraa
PENDIDIKAN