JAKARTA -Dalam rangka menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ninik menyatakan bahwa akses informasi yang memadai sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengenal lebih dekat calon kepala daerah yang akan memimpin wilayah mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan Ninik usai membuka ‘Workshop Peliputan Pemilu/Pilkada’ di Hotel Morissey, Jakarta Pusat. Ia mengungkapkan bahwa media tidak perlu diundang secara khusus oleh lembaga penyelenggara pemilu. Sebaliknya, akses informasi harus dibuka lebar ketika wartawan mengajukan pertanyaan. “Jangan dipersulit, jangan ditunda. Berikan respon yang sekomprehensif mungkin,” ujarnya.
Menurut Ninik, keterbukaan ini sangat krusial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Ia berharap partisipasi masyarakat dapat mencapai 90 persen, sehingga setiap warga negara dapat menggunakan hak suaranya dengan baik. “Masyarakat harus tahu siapa yang mereka coblos dan alasan di balik pilihan tersebut. Mereka berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang para kandidat,” tegasnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Ninik menekankan bahwa tidak hanya penyelenggara pemilu yang harus terbuka, tetapi juga partai politik yang mengusung kandidat. “Partai politik pengusung harus transparan. Jika ada media yang bertanya, jangan ditutup-tutupi. Jangan dibikin susah,” katanya.
Dalam konteks kebebasan pers, Ninik mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada bahwa jika mereka merasa keberatan dengan pemberitaan media, sebaiknya menggunakan hak jawab daripada resorting to violence. “Tolong jangan melakukan kekerasan pada wartawan dan jurnalis yang sedang bekerja. Lakukan haknya dengan meminta hak jawab,” tambahnya.
Baca Juga:
Ninik berharap bahwa dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dan informed dalam pemilu, sehingga proses demokrasi berjalan lebih baik. “Ini adalah momen penting bagi kita semua. Mari kita dukung keterbukaan informasi demi kemajuan demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.
Workshop yang diselenggarakan di Hotel Morissey ini juga dihadiri oleh berbagai jurnalis dan pemangku kepentingan lainnya, yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas peliputan dan informasi terkait Pilkada 2024. Keterlibatan aktif dari media diharapkan dapat membantu publik mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai calon-calon pemimpin daerah.
Dengan demikian, diharapkan Pilkada 2024 tidak hanya menjadi ajang pemilihan, tetapi juga sebuah proses demokrasi yang melibatkan partisipasi luas dari masyarakat.
(N/014)
DELI SERDANG Muhammad Razali dan Budi Syahputra alias Kecut resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mel
Hukum dan Kriminal
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengungkap identitas wanita yang berada di dalam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik