Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil pajak rokok Triwulan I 2026 serta pembayaran kurang salur tahun anggaran sebelumnya.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyampaikan penyaluran tersebut saat memimpin rapat secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut di Medan, Selasa, 5 Mei 2026.
Dana tahap pertama itu terdiri dari bagi hasil pajak rokok sebesar Rp268 miliar dan pembayaran kurang salur tahun 2024–2025 senilai Rp175 miliar.Baca Juga:
"Dana sebesar Rp443 miliar akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing daerah," kata Bobby.
Ia menegaskan, total kewajiban bagi hasil yang harus disalurkan Pemprov Sumut mencapai Rp3,31 triliun dan ditargetkan selesai pada 2026 melalui tiga tahap penyaluran.
Hingga saat ini, sekitar Rp1,77 triliun telah diproses oleh pemerintah provinsi.
Dalam arahannya, Bobby juga menyoroti kinerja fiskal pemerintah kabupaten/kota di Sumut.
Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi pendapatan daerah pada triwulan pertama rata-rata telah melampaui 15 persen dari target.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar perputaran ekonomi di masyarakat tetap berjalan optimal.
"Jangan sampai pendapatan tinggi tapi belanja rendah. Dana ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
Pemprov Sumut juga berencana menerapkan pendekatan baru dalam evaluasi fiskal daerah.
Penilaian tidak hanya berbasis angka makro, tetapi juga efektivitas program kerja masing-masing daerah.
Sebanyak 10 indikator makro akan menjadi acuan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, hingga indeks kualitas lingkungan hidup.
Daerah yang dinilai aktif menjalankan program yang berdampak langsung terhadap indikator tersebut akan mendapat prioritas dukungan.
"Kami akan melihat dampak program terhadap kemiskinan, investasi, dan kesejahteraan masyarakat," kata Bobby.*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN