Cecar Ahli Pemohon! Arsul Sani Pertanyakan Dasar Hukum MK Batalkan Pelantikan Gibran
JAKARTA Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani mempertanyakan dasar kewenangan Mahkamah apabila diminta membatalkan pelantikan Wakil Pre
POLITIK
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil pajak rokok Triwulan I 2026 serta pembayaran kurang salur tahun anggaran sebelumnya.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyampaikan penyaluran tersebut saat memimpin rapat secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut di Medan, Selasa, 5 Mei 2026.
Dana tahap pertama itu terdiri dari bagi hasil pajak rokok sebesar Rp268 miliar dan pembayaran kurang salur tahun 2024–2025 senilai Rp175 miliar.Baca Juga:
"Dana sebesar Rp443 miliar akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing daerah," kata Bobby.
Ia menegaskan, total kewajiban bagi hasil yang harus disalurkan Pemprov Sumut mencapai Rp3,31 triliun dan ditargetkan selesai pada 2026 melalui tiga tahap penyaluran.
Hingga saat ini, sekitar Rp1,77 triliun telah diproses oleh pemerintah provinsi.
Dalam arahannya, Bobby juga menyoroti kinerja fiskal pemerintah kabupaten/kota di Sumut.
Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi pendapatan daerah pada triwulan pertama rata-rata telah melampaui 15 persen dari target.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar perputaran ekonomi di masyarakat tetap berjalan optimal.
"Jangan sampai pendapatan tinggi tapi belanja rendah. Dana ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
Pemprov Sumut juga berencana menerapkan pendekatan baru dalam evaluasi fiskal daerah.
Penilaian tidak hanya berbasis angka makro, tetapi juga efektivitas program kerja masing-masing daerah.
Sebanyak 10 indikator makro akan menjadi acuan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, hingga indeks kualitas lingkungan hidup.
Daerah yang dinilai aktif menjalankan program yang berdampak langsung terhadap indikator tersebut akan mendapat prioritas dukungan.
"Kami akan melihat dampak program terhadap kemiskinan, investasi, dan kesejahteraan masyarakat," kata Bobby.*
(ad)
JAKARTA Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani mempertanyakan dasar kewenangan Mahkamah apabila diminta membatalkan pelantikan Wakil Pre
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra melontarkan candaan saat memimpin sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemi
POLITIK
MEDAN Harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Sumatera Utara pada Kamis (1/10/2026) masih mengacu pada harga yang berlaku sejak awal Se
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) merespons permintaan pihak pemohon agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihadirkan dalam persidangan
NASIONAL
JAKARTA Misteri kematian Sutrimo (42), yang ditemukan tewas di depan Klinik Mordent, Jakarta Selatan, pada 23 Juli 2026, akhirnya terungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisioner KPU periode 20072012 I Gusti Putu Artha mengungkap pengalaman mengenai dugaan adanya oknum di internal KPU yang
POLITIK
SURABAYA Polisi mengamankan delapan orang dalam penggerebekan sebuah kamar hotel di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (28/9/2026) dini hari.
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Pembongkaran klaster hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendapat perhatian Ombudsman RI. Lembaga
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Masa Ta&039aruf (MASTA) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) digelar
PENDIDIKAN
MEDAN Koramil 020109/Medan Belawan menyalurkan 14 ribu liter air bersih kepada warga di sejumlah wilayah Kecamatan Medan Belawan, Kota Med
NASIONAL