MEDAN — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Kota Medan) mulai memperluas layanan administrasi kependudukan dengan mengaktifkan kembali perekaman dan pencetakan KTP elektronik (E-KTP) di tingkat kecamatan.
Tahap awal program ini diterapkan di tujuh kecamatan di Kota Medan.
Kepala Disdukcapil Kota Medan, Baginda P. Siregar, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat.Baca Juga:
"Tujuannya untuk memperdekat layanan dan membahagiakan masyarakat. Jadi warga tidak perlu jauh-jauh lagi, cukup di kecamatan masing-masing," ujar Baginda, Kamis, 7 Mei 2026.
Tujuh kecamatan yang telah lebih dulu menjalankan layanan ini adalah Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Marelan, dan Medan Denai.
Menurut Baginda, layanan di tingkat kecamatan tersebut mencakup perekaman data bagi pemohon KTP baru, penggantian KTP rusak, pencetakan ulang, hingga penerbitan kembali KTP yang hilang.
"Semua kebutuhan dasar KTP sudah bisa dilayani di kecamatan yang sudah berjalan," katanya.
Ia menambahkan, program ini masih tahap awal dan akan diperluas secara bertahap hingga mencakup seluruh 21 kecamatan di Kota Medan.
Pemerintah menargetkan perluasan layanan dapat rampung pada tahun depan.
"Ini tahap awal. Targetnya seluruh kecamatan bisa terlayani tahun depan," ujarnya.
Di sisi lain, Disdukcapil memastikan ketersediaan blangko KTP tetap aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap hambatan teknis dalam proses pelayanan.
"Insyaallah blangko aman, tidak ada masalah," kata Baginda.
Dengan pengaktifan layanan di tingkat kecamatan ini, pemerintah berharap antrean di kantor pusat Disdukcapil dapat berkurang dan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih cepat, dekat, dan efisien.*
(ad)
JEMBER Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember (Unej), Aries Harianto, menyoroti tindakan anggota DPRD Jember yang diduga bermain gim
POLITIK
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) DPD Komite Nasional Pemuda
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan penyiraman cairan berbahaya terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memoho
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tujuh warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan meninggal dunia setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Pulau Pan
PERISTIWA
AGAM Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat menggagalkan upaya penyelundupan 150 kilogram ganja yang diduga berasal dar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, menyatakan dirinya menjadi korban kriminalisasi perdata
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS BARAT Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga anggota DPRD Kabupaten Nias Barat menghisap sabu beredar dan viral di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik sebagian pengusaha yang mengekspor komoditas sumber daya alam seperti kelapa sawi
EKONOMI
JAKARTA Kerusuhan Mei 1998 tercatat sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah politik Indonesia modern. Peristiwa yang ber
SENI DAN BUDAYA
