Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA –Anggota Komisi XI DPR RI, Hillary Brigitta Lasut, memberikan perhatian khusus terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi masalah kebocoran anggaran negara melalui penegakan hukum yang tegas. Dalam pernyataannya, Hillary berharap bahwa pemerintahan Prabowo dapat memperkuat ruang aspirasi rakyat demi mendukung pembangunan nasional.
Hillary memulai pernyataannya dengan menyoroti pencapaian pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Presiden ke-7, Joko Widodo. “Di pemerintahan Pak Jokowi, saya rasa sangat baik di bidang infrastruktur. Namun, ada banyak hal yang diterobos meskipun menimbulkan pro-kontra,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu (26/10).
Dalam kegiatan rapat kerja dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, Presiden Prabowo menggarisbawahi perlunya menghadapi kenyataan mengenai kebocoran anggaran dan korupsi yang dapat membahayakan masa depan bangsa. Hillary menyambut baik seruan Prabowo dan berharap pemerintahan baru ini dapat mensosialisasikan kebijakan dengan lebih baik agar masyarakat memahami dan menerima program yang diluncurkan.
“Kita berharap pemerintahan Pak Prabowo bisa menjunjung tinggi rasa keadilan. Jangan sampai hukum dijadikan alat politik yang hanya memperkuat satu dua partai atau golongan, tetapi harus memperkuat aspirasi rakyat,” tegasnya.
Dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan menyikapi skandal yang melibatkan oknum pejabat dan pengusaha nakal. Hillary meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, hukum akan berfungsi sebagai alat pencari keadilan yang sesungguhnya, bukan sebagai alat politik semata.
“Saya yakin di pemerintahan baru ini, karena Pak Prabowo sudah sampaikan bahwa demokrasi dan hukum akan berjalan dengan baik, serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Namun, pengawalan dari masyarakat sangat diperlukan,” ujarnya.
Optimisme Hillary terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo semakin menguat, terutama karena presiden telah menekankan komitmennya untuk setia pada konstitusi. Dengan komitmen ini, dia berharap tidak akan ada lagi pelanggaran konstitusi yang mengemuka di republik ini.
“Demokrasi tetap akan terjaga. Pemerintahan baru ini diharapkan jauh lebih santun, terarah, dan damai dibandingkan sebelumnya,” jelas Hillary. Ia juga menekankan pentingnya ruang bagi DPR dan partai politik untuk menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut atau cemas.
Hillary, yang merupakan anggota DPR termuda, menilai bahwa sebagai wakil rakyat, perlu adanya keseimbangan antara realisme dan optimisme dalam mencapai target-target pembangunan. “Sebagai wakil rakyat, kita harus realistis, tetapi juga optimis bahwa dalam beberapa tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi bisa naik pesat,” ungkapnya.
Hillary memastikan bahwa DPR akan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam mengawal program dan kebijakan pemerintah. Ia meyakini bahwa setiap kebijakan yang diterapkan di pemerintahan Prabowo telah menjalani kajian yang mendalam.
“Kalau ahli di semua sektor yang terkait dengan pemerintahan menyatakan yakin, berarti ada jalan atau cara yang akan terus kami telaah, awasi, dan pastikan sampai progresnya dapat dicanangkan,” tegasnya.
Dengan semangat dan harapan yang tinggi, Hillary Brigitta Lasut berkomitmen untuk mendukung setiap langkah pemerintahan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, sambil tetap memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
(N/014)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL