Bongkar Mega Skandal Haji Rp622 Miliar, KPK Siap 'Gempur' Sidang Yaqut Pakai 303 Saksi
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut memperkuat kolaborasi dalam memberantas peredaran narkoba. Bobby bahkan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut siap memberikan dukungan anggaran guna memperkuat upaya penanganan narkotika di wilayah tersebut.
Komitmen itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho beserta jajaran di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (2/6/2026).
Bobby menilai diperlukan langkah terpusat dan terukur untuk memutus jaringan peredaran narkoba, terutama di daerah yang selama ini menjadi pintu masuk utama penyelundupan maupun pusat peredaran gelap narkotika.Baca Juga:
"Saya ingin ada kolaborasi yang kuat dalam penuntasan narkoba. Kita perlu melakukan intervensi secara terpusat, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi titik masuk dan pusat peredaran narkoba," ujar Bobby.
Menurutnya, ancaman narkoba terhadap generasi muda semakin mengkhawatirkan. Selain semakin mudah diperoleh, harga narkoba juga dinilai makin terjangkau sehingga berpotensi menjangkau lebih banyak kalangan usia muda.
Sebagai langkah pencegahan, Pemprov Sumut berencana memperbanyak kegiatan positif bagi masyarakat di daerah rawan narkoba. Selain itu, edukasi mengenai bahaya narkoba akan terus diperkuat melalui berbagai program pemerintahan maupun kegiatan kemasyarakatan.
Meski demikian, Bobby mengakui masih terdapat sejumlah kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan narkoba secara masif.
Karena itu, ia meminta BNNP Sumut menyusun program konkret yang dapat segera dijalankan bersama pemerintah daerah.
"Kita minta program yang jelas dan konkret dari BNNP. Soal anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar bisa terbebas dari narkoba," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengungkapkan bahwa Sumatera Utara hingga saat ini masih menjadi provinsi dengan jumlah pengguna narkoba tertinggi di Indonesia.
Menurut Tatar, dari sekitar 15 juta penduduk Sumut, sekitar 10 persen di antaranya tercatat sebagai pengguna narkoba. Penyebarannya pun kini tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi juga telah merambah hingga ke desa-desa.
"Sumatera Utara masih berada di peringkat pertama nasional dalam jumlah pengguna narkoba. Penyebarannya saat ini sudah sampai ke wilayah pedesaan," kata Tatar.
Ia menjelaskan, tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut dipengaruhi oleh posisi geografis yang strategis dan menjadi salah satu jalur utama masuknya narkotika ke Indonesia.
Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang sebelumnya didominasi kelompok usia produktif 15 hingga 45 tahun kini mulai mengincar anak-anak usia sekolah.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BNNP Sumut tetap fokus melakukan pengawasan dan penindakan di wilayah perbatasan serta daerah yang menjadi jalur distribusi narkoba. Upaya tersebut, kata Tatar, mulai menunjukkan hasil dengan adanya penurunan peredaran di beberapa wilayah.
"Kami mengapresiasi dukungan yang diberikan Bapak Gubernur. Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin memperkuat langkah penyelamatan generasi bangsa dari ancaman narkoba," ujarnya.*
(dh)
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Destry akan menggantikan Perry Wa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal kebijakan sekolah yang tetap berjalan di tengah kondisi kabut as
KESEHATAN
TANJAB TIMUR Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, kembali menjadi sorotan. Bagia
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Seorang pemuda berinisial NF alias Enong (19) diamankan polisi setelah diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumatera Utara mengalami kenaikan mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga dilakukan
EKONOMI
JAKARTA Emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun ini mencapai 17,1 juta ton metrik. Angka ter
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyelesaikan 16 rancangan undangundang (RUU) untuk disahkan menjadi undangundang sepanjang tahun sidang 20252026. Capai
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Menu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA). Pen
HUKUM DAN KRIMINAL