2 Prajurit TNI Tak Jadi Dipecat di Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Ini Alasan Hakim
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II06 Jakarta membatalkan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap dua anggota Badan In
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TENGGARA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Singkil, Hj. Rosnah, turut hadir dalam pertemuan bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dr. Wihaji, di Kantor Bupati Aceh Tenggara.
Kedatangan Menteri Wihaji beserta rombongan disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tenggara.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN juga mengundang seluruh kepala dinas pemberdayaan perempuan dan BKKBN dari 23 kabupaten/kota se-Aceh.Baca Juga:
Hj. Rosnah mengatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari undangan resmi yang ditindaklanjuti atas arahan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil.
"Kami diundang menghadiri acara ini bersama para kabid dari Aceh Singkil atas perintah Bapak Bupati," ujar Rosnah saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu.
Ia menambahkan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperkuat kinerja perangkat daerah, khususnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
"Kehadiran kami mengikuti acara Bapak Menteri yang dihadiri seluruh kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN dari 23 kabupaten/kota di Aceh," katanya.
Menurut Rosnah, hasil dari pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas di daerah, termasuk program pendampingan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan arahan kepala daerah.
Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri memiliki tugas pokok membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Tugas tersebut mencakup perumusan kebijakan, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan hak perempuan, hingga pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.
Selain itu, dinas juga bertanggung jawab dalam penguatan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta pelaksanaan program pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan hukum bagi perempuan.
Rosnah menegaskan, seluruh program tersebut akan terus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.*
(ad)
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II06 Jakarta membatalkan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap dua anggota Badan In
HUKUM DAN KRIMINAL
SERANG Warga di pesisir Pantai Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, masih merasakan getaran dan suara gemuruh dari aktivitas Gunung Anak
PERISTIWA
JAKARTA Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) memeriksa seluruh
HUKUM DAN KRIMINAL
NEPAL Tim penyelamat di Nepal berhasil menyelamatkan dua orang yang bertahan hidup setelah banjir bandang dahsyat menerjang wilayah ters
INTERNASIONAL
MEDAN Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan menanggapi keluhan orang tua pasien anak yang viral setelah disebut tidak mendapatkan kamar di
KESEHATAN
OlehDwi Munthaha HAMPIR dua tahun setelah meninggalkan kursi kepresidenan, Joko Widodo (Jokowi) ternyata belum benarbenar meninggalkan pan
OPINI
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 kembali menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku Usaha Mikro, Keci
EKONOMI
ACEH UTARA Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Aceh Utara memulai pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah di Krueng Mane, Aceh Utara, Sabt
NASIONAL
BADUNG Sejumlah tokoh spiritual, Sulinggih, tokoh adat, dan berbagai elemen masyarakat di Bali berkumpul untuk menggagas pembangunan fas
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah berencana melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer tunai langsung pada kuartal II
EKONOMI