Insan Pers Laporkan Hotman Paris ke DPN, Sirait & Co Dorong Penegakan Kode Etik Advokat
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memimpin rapat pembahasan perkembangan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Kamis, 4 Juni 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan, organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh pimpinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Asahan.
Rapat digelar sebagai upaya pemerintah daerah mengendalikan harga TBS kelapa sawit agar lebih mendekati harga acuan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Bupati Taufik Zainal Abidin menyampaikan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan petani sawit memperoleh harga yang lebih layak dan tidak terlalu jauh dari ketentuan yang berlaku di tingkat provinsi.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan harga acuan TBS kelapa sawit sebesar Rp 3.252 per kilogram.
Namun, harga yang diterima petani di Kabupaten Asahan pada akhir Mei 2026 masih berada di kisaran Rp 2.580 per kilogram.
"Harga yang berlaku di tingkat petani diharapkan tidak terlalu jauh dari harga patokan yang telah ditetapkan pemerintah provinsi sehingga kesejahteraan petani dapat lebih terjamin," ujar Taufik.
Ia menilai stabilitas harga sawit memiliki peran penting dalam menjaga perekonomian masyarakat, mengingat sektor perkebunan kelapa sawit masih menjadi salah satu penopang utama ekonomi Kabupaten Asahan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Asahan Rianto meminta seluruh pimpinan PKS untuk meningkatkan pengawasan terhadap rantai pembelian TBS di lapangan.
Menurutnya, praktik penekanan harga oleh agen pembelian harus dihindari agar tidak merugikan petani.
Rianto menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha menjadi kunci untuk menciptakan harga sawit yang lebih stabil dan menguntungkan seluruh pihak.
Sementara itu, para pimpinan PKS yang hadir menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan pemerintah daerah.
Meski demikian, mereka mengingatkan bahwa harga pembelian TBS juga dipengaruhi oleh kemampuan operasional dan kapasitas masing-masing pabrik.
Perwakilan PKS menyampaikan bahwa pihak perusahaan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus berkomitmen mendukung program pembangunan daerah.
Rapat tersebut diharapkan menghasilkan kesepahaman antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani guna menciptakan tata niaga kelapa sawit yang lebih sehat serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Asahan.*
(ad)
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL
JAKARTA Samsung resmi memperkenalkan tiga ponsel lipat terbarunya, yakni Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, dan Galaxy Z Flip 8 sec
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal itu disampaik
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan mulai memperkuat pemahaman teknologi b
PENDIDIKAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengumpulkan para konsultan bangunan, arsitek, serta jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Per
PEMERINTAHAN
GUNUNGSITOLI Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berkomitmen memperkuat pelayanan kesehatan di RSUD dr Thomsen Nias agar
KESEHATAN