Ketum Partai Buruh Said Iqbal Janji Tetap Kritis Meski Jadi Penasihat Presiden
JAKARTA Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto se
NASIONAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana memperkuat pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan melibatkan aparat penegak hukum.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumatera Utara, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan pemerintah daerah tengah menyiapkan kerja sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian guna meningkatkan efektivitas pengawasan di sektor pertambangan.Baca Juga:
Menurut Dedi, saat ini pemerintah masih melakukan konsolidasi internal sebelum melanjutkan pembahasan kerja sama yang akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU).
"Saat ini kita sedang melakukan konsolidasi internal di organisasi. Selanjutnya kita berencana membuat MoU dengan aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan dan Kepolisian, untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan penertiban tambang ilegal di Sumatera Utara," kata Dedi, Senin, 8 Juni 2026.
Dedi mengatakan aktivitas tambang ilegal yang masih ditemukan di sejumlah daerah telah menimbulkan berbagai persoalan.
Selain berpotensi merusak lingkungan, kegiatan tersebut juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang.
Menurut dia, keterlibatan aparat penegak hukum diperlukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan penegakan aturan dapat dilakukan secara konsisten.
"Pemprov Sumut akan memastikan pengawasan berjalan lebih kuat dengan melibatkan aparat penegak hukum. Ini bagian dari upaya penertiban agar aktivitas tambang yang ada di Sumut benar-benar sesuai regulasi," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kerja sama lintas lembaga tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pengawasan, tetapi juga mempercepat penanganan terhadap berbagai pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
Menurut Dedi, kolaborasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian merupakan langkah strategis agar pengawasan sektor pertambangan tidak berhenti pada aspek administratif semata, melainkan dapat diikuti dengan tindakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pengawasan berjalan secara menyeluruh.
JAKARTA Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto se
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen pemerintah kota untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang selama i
PEMERINTAHAN
MEDAN Ambruknya 12 tower transmisi listrik di Sumatera Utara kembali memicu pemadaman bergilir di Medan dan sejumlah wilayah sekitarnya.
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah bersama Komisi III DPR RI menyepakati perubahan ketentuan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kegiatan open house Sekolah Rakyat Sentra Dar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahannya di Istana Negara, Senin, 8 Juni 2026. Salah sa
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Jakarta.D
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengevaluasi capaian program prioritas yang merupakan bagian dari janji kampanye dirinya
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membahas penyelesaian persoalan warga eks Blang LancangRancon
PEMERINTAHAN