BRT Mebidang Rp1,9 Triliun Jadi Sorotan DPRD Medan, Khawatir Bebani APBD

MEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyoroti rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Medan–Binjai–Deli Serdang (Mebidang) yang disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,9 triliun dari Kementerian Perhubungan.

Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menyatakan kekhawatiran proyek transportasi massal tersebut akan menimbulkan beban baru bagi pemerintah daerah, khususnya terkait biaya operasional dan keberlanjutan sistem transportasi.

"Kita khawatir proyek BRT ini senilai Rp1,9 triliun dari Kementerian. Tetapi kan banyak yang harus dibenahi serta kelanjutan proyek ini. Kita tidak setuju jika proyek BRT ini nanti menjadi beban Pemkot Medan," kata Paul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Menaker Beberkan Strategi Prabowo Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja di Era Digital

Dalam forum tersebut, DPRD juga menyoroti ketidakhadiran Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Irsan Indris Nasution.

Paul menilai absennya pejabat terkait menunjukkan lemahnya komunikasi pemerintah kota dengan legislatif dalam pembangunan proyek strategis tersebut.

Ia juga mengeluhkan minimnya sosialisasi terkait pembangunan koridor BRT kepada DPRD.

Menurut dia, sejumlah informasi justru diketahui setelah pekerjaan fisik mulai berjalan di lapangan.

"Kita pun tahu karena sudah ada pengerjaan di lapangan. Lantas banyak warga mempertanyakan ke kita, lalu kita respon," ujarnya.

Selain proyek BRT Mebidang, DPRD Medan turut menyoroti operasional layanan bus listrik atau Trans Metro Deli yang dinilai belum efisien secara fiskal.

Paul menyebut biaya operasional sistem transportasi tersebut mencapai sekitar Rp90 miliar per tahun, sementara pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan hanya sekitar Rp8 miliar per tahun.

"Apalagi jika nanti ada tambahan sekitar 200 armada BRT, tentu biaya operasional dan perawatan akan semakin besar," kata dia.

Menurut DPRD, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah kota karena berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa mendatang.

Menaker Beberkan Strategi Prabowo Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja di Era Digital

Kejagung Tetapkan Tersangka Korupsi MBG, KPK Akui Sudah Lebih Dulu Menyelidiki

41 Korban Banjir dan Longsor di Sumut Masih Hilang, Bobby Nasution: Terseret Arus

Terlibat di Berbagai Program Pemerintah, TNI Tegas Bantah Kebangkitan Dwifungsi

Rico Waas Cairkan Suasana Khitanan Massal Sah-Rizki, Anak-anak Peserta Disambut Tawa dan Hadiah

Tito Ungkap Banyak Timses Jadi Honorer, DPR Desak Kemendagri Perketat Pengawasan Daerah