Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA – Polemik penghentian operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat dana Badan Gizi Nasional (BGN) yang belum cair menjadi sorotan pemerintah.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa BGN akan melakukan penataan ulang terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul munculnya berbagai kendala di lapangan.
"Banyak, bukan beberapa lagi SPPG, nanti akan ditata ulang ya. Ini kan Bu Nanik lagi banyak konsentrasi bagaimana penataan organisasi juga dan sebagainya," ujar Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).Baca Juga:
Dudung juga menyinggung persoalan sejumlah pihak yang telah berinvestasi atau melakukan penalangan dana untuk pembangunan dapur MBG, namun belum mendapatkan kejelasan lanjutan.
Menurutnya, seluruh persoalan tersebut saat ini tengah dievaluasi dan akan masuk dalam proses penataan ulang oleh BGN.
"Sekarang dengan adanya permasalahan ini, makanya tadi Bu Nanik menyampaikan akan ditata ulang," katanya.
Meski demikian, Dudung belum dapat memastikan terkait kemungkinan penggantian dana yang telah dikeluarkan pihak investor maupun mitra program.
"Belum tentu. Saya tidak mengatakan uangnya akan diganti. Karena ini akan ditata ulang, tentunya akan ada langkah-langkah konkret dari BGN," jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah daerah dilaporkan mengalami penghentian operasional SPPG, termasuk di Jawa Barat, akibat dana program yang belum cair. Kondisi ini turut memicu keresahan sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di daerah.*
(k/dh)
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL