Gubernur Mualem dan SKK Migas Sepakat Revisi PoD Blok Andaman, Aceh Dorong Pengolahan Gas di Darat

JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mencapai kesepakatan untuk merevisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu malam, 10 Juni 2026.

Pemerintah Aceh menilai sejumlah poin dalam rencana pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya perlu diperbaiki agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Tinjau PAUD, UMKM Berprestasi, dan Taman Baca, Perkuat Pendidikan serta Ekonomi Keluarga

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Gubernur Mualem pada prinsipnya mendukung pengembangan Blok Andaman dan investasi yang dilakukan Mubadala Energy.

Namun, menurutnya, terdapat beberapa aspek dalam PoD yang perlu disesuaikan agar tidak merugikan Aceh.

"Mereka bersedia mengakomodasi revisi PoD yang akan kita sampaikan," kata Nurlis di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam PoD yang disahkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat dari Lapangan Tengkulo direncanakan diproses terlebih dahulu melalui fasilitas terapung atau Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di laut.

Setelah itu, hasil produksi dialirkan ke Onshore Receiving Facilities (ORF) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.

Namun Pemerintah Aceh mengusulkan skema berbeda. Gubernur Mualem menginginkan gas dari Blok Andaman langsung disalurkan ke darat melalui jaringan pipa untuk diproses di fasilitas pengolahan darat atau Onshore Processing Facility (OPF) yang memanfaatkan infrastruktur KEK Arun.

Menurut Nurlis, langkah tersebut dinilai akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi Aceh dibandingkan pengolahan menggunakan fasilitas terapung di lepas pantai.

"Pengolahan di darat dapat menghidupkan kembali industri pupuk dan petrokimia lokal serta menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih besar bagi masyarakat Aceh," ujarnya.

Selain membuka peluang kerja, keberadaan fasilitas pengolahan di darat juga diyakini mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Berbagai sektor usaha pendukung diperkirakan akan tumbuh seiring meningkatnya aktivitas industri di kawasan tersebut.

Pemerintah Aceh juga mencontohkan proyek Blok Masela di Laut Arafura, Maluku, yang sebelumnya direncanakan menggunakan fasilitas pengolahan di laut namun kemudian dipindahkan ke darat.

Dalam pertemuan itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto disebut membenarkan perubahan konsep tersebut.

"Sudah kami pindahkan dari laut ke darat," kata Djoko sebagaimana disampaikan Nurlis.

Saat ini Mubadala Energy tengah menyiapkan proses pengadaan FPSO untuk mempercepat komersialisasi gas di South Andaman.

Namun Pemerintah Aceh berharap revisi PoD dapat membuka peluang pemanfaatan fasilitas darat yang sudah tersedia di KEK Arun.

Nurlis menambahkan, Pemerintah Aceh dan SKK Migas juga sepakat menunda penyampaian informasi resmi kepada publik hingga revisi PoD selesai dibahas dan disepakati bersama.

Menurut dia, Gubernur Mualem ingin memastikan proyek strategis tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Aceh sebelum diumumkan secara luas.

"Setelah Gubernur menilai proyek Blok Andaman menguntungkan bagi Aceh, barulah akan disampaikan kepada publik," kata Nurlis.*

(ad)

Ketua TP PKK Asahan Tinjau PAUD, UMKM Berprestasi, dan Taman Baca, Perkuat Pendidikan serta Ekonomi Keluarga

Bandar Ekstasi dan Vape Narkoba di Deli Serdang Dibekuk, Polisi Sita Ribuan Pil serta Tiga Mobil Mewah

Harga Pertamax Naik Tajam, DPR Ingatkan Risiko Lonjakan Pengguna Pertalite dan Ancaman Gangguan Pasokan

Cuaca Aceh Didominasi Berawan dan Hujan Ringan, Warga Diminta Tetap Waspada

Menkop Ferry: Kemitraan Swasta dan Koperasi Jadi Kunci Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Puspen TNI Ajak Media Perkuat Sinergi, Bahas Yon TP hingga Koperasi Merah Putih