Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
SIMALUNGUN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi membuka Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara yang dirangkaikan dengan pencanangan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis, 11 Juni 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala daerah se-Sumatera Utara, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.Baca Juga:
Menurut Bobby, data yang dihasilkan melalui sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kegiatan Pekan Inovasi dan Investasi ini berbarengan dengan pencanangan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026. Hasil sensus nantinya akan memberikan data yang mutakhir dan terbarukan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi," kata Bobby.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus agar menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026.
Ia menjelaskan bahwa pendataan akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Petugas sensus akan mendatangi langsung rumah tangga dan pelaku usaha untuk melakukan pendataan ekonomi.
Menurut Sonny, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pelaku usaha terbesar di Indonesia sehingga partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan sensus.
"Kami mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip TIR, yaitu Tolong terima petugas, Isi data dengan benar, dan yakinlah bahwa kerahasiaan data dijamin sepenuhnya," ujarnya.
Ia menambahkan, hasil pendataan nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih efektif.
Usai menghadiri kegiatan tersebut, Wakil Bupati Asahan Rianto menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026.
Menurut Rianto, data yang akurat sangat dibutuhkan untuk memetakan kondisi perekonomian daerah sehingga program pembangunan dapat dirancang sesuai kebutuhan masyarakat.
"Kami mendukung penuh pelaksanaan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Rianto juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Asahan untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar saat proses pendataan berlangsung.
Melalui pelaksanaan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Data tersebut akan menjadi landasan penting dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.*
(ad)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL