BGN Larang Pegawai Terlibat Dapur MBG untuk Cegah Konflik Kepentingan Program Gizi

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) melarang seluruh pegawainya memiliki atau terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini ditegaskan untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan pegawai yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan tidak diperbolehkan memiliki keterkaitan dengan pihak pengelola dapur MBG.

"Pegawai BGN sebagai pengambil keputusan tidak boleh punya SPPG," kata Agustina saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Baca Juga:

• Usai Masukan DPR, BGN Perkuat Kanal Informasi Publik dengan Penunjukan Juru Bicara Baru

Ia menjelaskan, larangan tersebut diberlakukan untuk memastikan program MBG berjalan transparan dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi. Menurutnya, pada periode sebelumnya terdapat sejumlah aturan teknis yang berubah dan berpotensi membuka ruang konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur.

Agustina menambahkan bahwa fokus utama BGN saat ini bukan pada jumlah dapur, melainkan pada ketepatan sasaran penerima manfaat program gizi. Dengan demikian, penyaluran bantuan diharapkan lebih efektif bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan.

"Fokus kami adalah penerima manfaat dulu, baru kemudian bicara soal dapur," ujarnya.

Ia juga menyebutkan adanya kemungkinan evaluasi terhadap sejumlah SPPG, termasuk penggabungan atau penutupan unit yang dinilai tidak memenuhi standar hasil audit.

"Kalau hasil audit menunjukkan tidak layak, bisa saja ditutup," kata Agustina.*

(d/dh)

Usai Masukan DPR, BGN Perkuat Kanal Informasi Publik dengan Penunjukan Juru Bicara Baru

BGN Tanggapi Demo Penolakan MBG, Sebut Hanya Jalankan Perintah Presiden

Mahasiswa Beri Batas Waktu 5 Hari ke Pemerintah Usai Dialog dengan Wapres Gibran

BGN Hentikan Sementara Program MBG Saat Libur Sekolah, Audit Dapur dan Benahi Data

Anggaran Rp270 Triliun BGN Dikaji Ulang, DPR Minta Penyesuaian

Dugaan Penyimpangan Program MBG Disorot, DPRD Sumut Desak Aparat Bertindak