Kritik terhadap Pemerintah Penting, Gerindra: Yang Bermasalah Adalah Niat untuk Menghancurkan
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
MEDAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan kembali mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi Gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan pada tahun 2026.
Nilai anggaran yang disiapkan mencapai Rp10,48 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan rencana proyek serupa yang sempat dibatalkan pada tahun sebelumnya.
Informasi tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Baca Juga:
Paket pekerjaan itu terdaftar dengan kode RUP 66841851 dan berada di bawah pengelolaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.
Dalam dokumen SiRUP disebutkan proyek tersebut bernama "Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan" dengan total pagu anggaran sebesar Rp10.489.160.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun 2026.
Rencana rehabilitasi gedung Satreskrim Polrestabes Medan sebenarnya bukan kali pertama dianggarkan.
Pada tahun 2025, Pemkot Medan juga menyiapkan dana hampir Rp5 miliar untuk proyek serupa. Namun, proses tender akhirnya dibatalkan.
Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kota Medan, pembatalan dilakukan karena keterlambatan penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Saat itu, proyek rehabilitasi gedung tersebut memiliki nilai pagu sebesar Rp4,99 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp4,95 miliar.
Penganggaran rehabilitasi gedung kepolisian menggunakan APBD Kota Medan sempat menuai sorotan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara menilai penggunaan anggaran daerah untuk fasilitas kepolisian perlu dipertimbangkan kembali agar lebih berpihak pada kebutuhan langsung masyarakat.
Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas atau Rico Waas sebelumnya menegaskan bahwa setiap program yang dianggarkan pemerintah daerah harus memiliki manfaat bagi masyarakat Kota Medan.
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
ACEH Upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunj
PERTANIAN AGRIBISNIS
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi jajaran Program Keluarg
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir fraksifraksi
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., meminta aparat penegak huku
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Tiga tersangka yang sempat masuk daftar pencarian dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pria di kawasan Taman
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Sumatera Utara, Jeka Saragih, yang turun langsung memperbaiki jalan provinsi di dekat
NASIONAL
BANDA ACEH Bhayangkara Fest 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 terus menghadirkan berbagai kegiatan mena
NASIONAL
PURWOKERTO Jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama mahasiswa menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergiz
PERISTIWA