Bupati Asahan Lepas Pawai Kebangsaan dan Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memimpin Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai bentuk penguatan semangat nasionalisme
PEMERINTAHAN
MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih profesional, sehat, dan mampu bersaing.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kegiatan Capacity Building bagi direksi Perusahaan Umum Daerah (PUD) Kota Medan yang digelar di Kantor Wali Kota Medan, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan itu dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah, yang mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.Baca Juga:
Dalam sambutan tertulis Wali Kota Medan yang dibacakan Citra Effendi Capah, ditegaskan bahwa Perusahaan Umum Daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.
Menurut Rico Waas, tantangan yang dihadapi perusahaan daerah saat ini semakin kompleks sehingga pengelolaan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional.
"PUD tidak hanya dituntut mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, tetapi juga harus dikelola secara profesional, sehat, mandiri, dan memiliki daya saing," ujar Citra Effendi Capah membacakan sambutan Wali Kota Medan.
Ia menjelaskan, perusahaan daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi sosial sebagai penyedia layanan publik dan fungsi bisnis sebagai penggerak ekonomi daerah.
Karena itu, melalui kegiatan Capacity Building tersebut, Pemko Medan berharap para direksi dapat meningkatkan pemahaman mengenai strategi pengelolaan perusahaan modern yang berorientasi pada kinerja, inovasi, dan keberlanjutan.
Menurut Citra, terdapat sejumlah fokus utama yang perlu menjadi perhatian jajaran direksi.
Pertama, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam tata kelola perusahaan.
Selain itu, perusahaan daerah juga didorong untuk memperkuat inovasi bisnis agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berubah.
"Ketiga, peningkatan manajemen risiko dan pengelolaan keuangan, termasuk penguatan sistem pengendalian internal agar perusahaan mampu menghadapi berbagai tantangan bisnis secara efektif dan pembentukan kepemimpinan transformatif, yakni kepemimpinan yang mampu menggerakkan perubahan positif, membangun budaya kerja yang produktif, serta mendorong peningkatan kinerja organisasi," sebut Capah.
Pemko Medan berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh direksi Perumda untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan sehingga BUMD Kota Medan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Medan, Reza Hanafi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata Pemko Medan dalam mentransformasi tata kelola perusahaan daerah menjadi lebih sehat, transparan, dan akuntabel.
"Kegiatan Capacity Building ini kami laksanakan sebagai langkah nyata Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kapasitas pengelola BUMD. Tujuannya agar seluruh direksi mampu mengelola perusahaan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG)," ujar Reza.
Kegiatan yang mengusung tema Penguatan Kapasitas Direksi Perusahaan Umum Daerah Kota Medan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Profesional, Sehat dan Berdaya Saing tersebut diikuti sekitar 50 peserta.
Peserta terdiri dari jajaran direksi PUD Kota Medan, kepala bagian, Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI), dewan pengawas PUD, hingga perangkat daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan perusahaan daerah.
Dalam sesi pemaparan materi, Auditor Ahli Madya Perwakilan BPKP Sumatera Utara, Tumpak Pasaribu, menekankan pentingnya penerapan target kerja yang terukur melalui Key Performance Indicator (KPI) korporasi maupun KPI individu bagi setiap direksi.
"Pengembangan SDM, penguatan manajemen risiko, serta pengendalian intern yang ketat akan menjadi fondasi utama. Jika ini berjalan, peningkatan kinerja perusahaan dan optimalisasi pelayanan publik akan otomatis tercapai, yang berujung pada naiknya kontribusi PAD," jelas Tumpak.
Sementara itu, Direktur Utama PT Kawasan Industri Medan (KIM), Daly Mulyana, mengingatkan pentingnya penerapan lima prinsip utama Good Corporate Governance dalam setiap proses bisnis perusahaan daerah.
"Untuk menciptakan sistem tata kelola yang bersih dan sehat, syarat mutlaknya adalah tidak boleh ada konflik kepentingan. Menjalankan roda perusahaan dengan integritas tinggi dan meninggalkan legacy yang bagus jauh lebih penting untuk masa depan daerah. Kami juga sangat berharap bisa membangun sinergi strategis dengan PUD di Kota Medan ke depan," pungkas Daly.*
(ad)
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memimpin Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai bentuk penguatan semangat nasionalisme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan hasil riset dan inovasi dalam 12 klaster kepada Presiden Prabowo Subianto di
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa permohonan prapera
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) atau Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (yearonyear/yoy) mendapat apresiasi
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab banyaknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).Kami melihat beberapa sebab,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menjadi menteri paling tidak beruntung karena harus menghadapi berbagai t
EKONOMI
SEOUL Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati bagi pelaku korup
NASIONAL