DPR Desak Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan Dipercepat: Kalau Bisa 2027, Mengapa Tunggu 2028?
JAKARTA Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad berharap pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pend
NASIONAL
Ketika hendak meninggalkan lokasi, sejumlah wartawan menanyakan soal banyaknya jalan rusak di wilayah Deli Serdang.
Menjawab pertanyaan tersebut, Asri menegaskan bahwa pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
"Di Paluh Gelombang tahun ini kita perbaiki. (di daerah lain) Tergantung kemampuan keuangan kita. Masyarakat bayar pajak gak? Bayar PBB gak? Kalau gak uangnya dari mana," ujarnya.
Asri menjelaskan bahwa kawasan Jalan Paluh Gelombang menjadi salah satu prioritas pembangunan tahun ini karena memiliki tingkat realisasi penerimaan PBB yang dinilai baik.
Menurutnya, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi salah satu indikator yang turut dipertimbangkan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan membutuhkan dukungan anggaran yang bersumber dari pendapatan daerah.
"Jadi jangan hanya sekedar spil-spil jalan jelek tapi kontribusinya nggak ada. Kita kan membangun bukan pakai daun. Kita sekarang membangun pakai kemampuan uang APBD sendiri," kata Asri.
Selain itu, Asri mengungkapkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang saat ini juga dipengaruhi oleh menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Polemik yang muncul dari pernyataan tersebut menjadi perhatian publik dan memunculkan diskusi mengenai pentingnya keseimbangan antara kewajiban membayar pajak serta tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pelayanan dan infrastruktur yang layak bagi masyarakat.*
(km/ad)
JAKARTA Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad berharap pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pend
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp20,5 triliun untuk membantu 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan fisk
EKONOMI
BATU BARA Sejumlah pengusaha dan dokter di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mengaku menjadi korban dugaan pemerasan yang dilakukan o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati kembali mendapat kepercayaan di tingkat internasional. Bank Dunia menunj
EKONOMI
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara mengenai isu adanya surat presiden (Surpres) terkait calon pengganti dirinya
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi polemik komentar seorang dokter terhadap unggahan pasien BPJS Kesehatan di media sos
KESEHATAN
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, resmi mengajukan gugatan prapera
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami peningkatan setelah bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah
PEMERINTAHAN
MEDAN Perekonomian Sumatera Utara menunjukkan kinerja positif pada triwulan II 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat p
EKONOMI
BINJAI Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai kembali mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN)
PENDIDIKAN