Mualem Siapkan Revisi Pengembangan Blok Andaman, Dorong Hilirisasi Gas di Aceh

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mulai menyiapkan skema revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengembangan proyek strategis migas itu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Aceh.

Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang meminta jajarannya segera mempersiapkan skema revisi PoD untuk dibahas bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (migas/" target="_blank">SKK Migas).

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun membenarkan adanya instruksi tersebut. Menurutnya, pembahasan revisi PoD Blok Andaman dijadwalkan berlangsung pada Selasa (23/6/2026) dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Baca Juga:

• PLN Genjot Pengadaan Batu Bara di Tengah Tekanan Pasokan Listrik Nasional

"Benar, arahan Pak Gubernur memang demikian. Jadi kita segera menyiapkannya," kata Nasir di Banda Aceh.

Nasir menjelaskan, pembahasan revisi PoD akan melibatkan berbagai elemen agar dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat Aceh secara menyeluruh.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Kepala migas/" target="_blank">SKK Migas Djoko Siswanto di Jakarta pada 10 Juni 2026 lalu. Dalam pertemuan tersebut, migas/" target="_blank">SKK Migas disebut memberikan ruang kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi terhadap skema pengembangan Blok Andaman.

Meski mengusulkan revisi, Pemerintah Aceh menegaskan tetap mendukung keberlanjutan proyek Lapangan Gas Tengkulo South Andaman serta investasi yang dilakukan oleh Mubadala Energy sebagai operator proyek.

"Pemerintah Aceh mendukung iklim investasi yang positif dan terus mendorong masuknya penanaman modal ke daerah," ujar Nasir.

Menurut Pemerintah Aceh, investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Karena itu, revisi PoD yang diusulkan diarahkan agar sejalan dengan visi pembangunan Aceh, khususnya dalam mendorong program hilirisasi sumber daya alam yang juga menjadi agenda nasional.

Pemerintah Aceh menginginkan skema penyaluran gas dan kondensat dari Blok Andaman dilakukan langsung ke darat melalui jaringan pipa (onshore pipelining) untuk kemudian diproses di Onshore Processing Facility (OPF) yang memanfaatkan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe.

Menurut Nasir, skema tersebut diyakini mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) yang lebih besar terhadap perekonomian daerah karena dapat mendorong tumbuhnya industri turunan, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

"Gubernur Mualem mendorong Blok Andaman berdampak pada multiplier effect ekonomi dengan bertumbuhnya sektor industri dan membuka lapangan usaha lainnya," katanya.

Selain itu, fasilitas pengolahan di darat dinilai lebih mampu menyerap tenaga kerja lokal dibandingkan fasilitas terapung yang beroperasi di lepas pantai.

Saat ini, PoD yang telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta migas/" target="_blank">SKK Migas pada Maret 2026 mengatur pengolahan gas dan kondensat dilakukan melalui Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di wilayah South Andaman sebelum disalurkan ke fasilitas penerima di darat melalui jaringan pipa bawah laut.

Pemerintah Aceh berharap revisi yang diajukan nantinya dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu pusat pengembangan industri energi nasional.*

(dh)

PLN Genjot Pengadaan Batu Bara di Tengah Tekanan Pasokan Listrik Nasional

Naik Mobil Komando, Dasco Pastikan Aspirasi Mahasiswa Sampai ke Pemerintah

Dasco Telepon Bahlil di Hadapan Mahasiswa, Kelangkaan BBM Subsidi Langsung Ditindaklanjuti

Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM

ESDM Buka Peluang Harga Pertamax Turun, Kuncinya Ada pada Minyak Dunia

Kasus BBM Subsidi di Medan Berlanjut, Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan Pemilik SPBU