Tembus 1,08 Juta Angkatan Kerja! Ini Trik Pemkab Deli Serdang Pangkas Pengangguran ke 7,69%
LUBUK PAKAM Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Deli Serdang tercatat sebesar 7,69 persen berdasarkan data Badan Pusat Statisti
EKONOMI
NIAS UTARA– Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, mendorong seluruh kader TP PKK hingga tingkat desa untuk mulai memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan Data (SIPANDA).
Penggunaan aplikasi tersebut diharapkan mampu menciptakan administrasi yang lebih tertib, efektif, sekaligus mempermudah proses pelaporan program PKK.
Hal itu disampaikan Kahiyang Ayu saat melakukan monitoring TP PKK di Desa La'aya, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, bersama Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti Surya, Rabu (24/6/2026).Baca Juga:
Menurut Kahiyang Ayu, kegiatan monitoring merupakan agenda rutin tahunan yang berfokus pada evaluasi tertib administrasi.
Penilaian dilakukan terhadap pencatatan data keluarga, pelaksanaan program kerja, hingga optimalisasi sistem pelaporan mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten dan kota.
"Proses administrasi yang tertib menjadi penting untuk memastikan seluruh data dan program kerja PKK tercatat dengan baik, sekaligus memudahkan pengendalian dan pelaporan," ujar Kahiyang.
Ia menjelaskan, sistem pelaporan yang baik harus berjalan secara berjenjang agar informasi yang diterima akurat dan tepat waktu.
Karena itu, seluruh kader PKK, khususnya di tingkat desa, didorong untuk mulai menggunakan aplikasi SIPANDA dalam menjalankan administrasi organisasi.
"Supaya administrasi PKK makin mudah, kader desa harus sudah menggunakan aplikasi SIPANDA. Aplikasi ini dirancang untuk meringankan beban kerja administratif agar kader bisa lebih fokus pada pemberdayaan langsung di lapangan," ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Kahiyang Ayu bersama Titiek Sugiharti Surya yang didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Nias Utara Arismanwati A. Waruwu juga meninjau Pojok Baca dan berinteraksi dengan anak-anak.
Pada kesempatan itu, mereka menyerahkan bantuan berupa meja belajar lipat serta perlengkapan mewarnai.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan meninjau produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta hasil pertanian unggulan Kabupaten Nias Utara sebagai bagian dari upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di akhir kegiatan, Kahiyang Ayu menegaskan bahwa administrasi yang tertib bukan sekadar memenuhi kewajiban organisasi, tetapi menjadi fondasi penting agar seluruh program PKK dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.* (ad)
LUBUK PAKAM Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Deli Serdang tercatat sebesar 7,69 persen berdasarkan data Badan Pusat Statisti
EKONOMI
JAKARTA Penghasilan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ditetapkan berkisar Rp6,3 juta hingga Rp8,3 juta per bulan. Pemerin
EKONOMI
JAKARTA Harga emas Antam kembali naik pada perdagangan Rabu (30/9/2026). Harga emas batangan Antam ukuran 1 gram kini mencapai Rp2.595.000,
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan Rabu (30/9/2026). Mengacu data Refinitiv,
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 22,788 poin atau 0,37 persen ke level 6.144,488 pada perdagangan Rabu (30/9/2026) pagi.
EKONOMI
BATU BARA Kondisi Jalan Merdeka, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah warga mengel
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Kolonel Budi Utomo (BU) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Ber
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap meninjau langsung renovasi ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr Pirngadi Medan, Sel
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau pengerjaan drainase sepanjang 385 meter di Jalan Makmur, Kelurahan Sei Agul, Kecama
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memprediksi MK kemungkinan hanya mengabulkan sebagian permohonan terkait syarat pe
POLITIK