Delapan Lokasi Tambang Ilegal di Deli Serdang Resmi Ditutup, Pemprov Sumut Tegaskan Penertiban Terus Berlanjut

DELI SERDANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi menutup delapan lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Titi Besi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (26/6/2026).

Penutupan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menertibkan aktivitas pertambangan ilegal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Baca Juga:

• Kenapa Solar Subsidi Sulit Didapat? Pertamina Ungkap Penyebab Antrean Mengular di SPBU Sumatera

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui peninjauan lapangan dan verifikasi faktual yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, serta sejumlah instansi terkait.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus melindungi lingkungan dan infrastruktur di sekitar kawasan pertambangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, Dedi Maswardy, S.Sos., M.AP., turut menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhadap upaya pengawasan dan penegakan aturan di sektor pertambangan.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan penutupan delapan lokasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pengawasan yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin.

"Hampir 50 titik aktivitas pertambangan tanpa izin telah dibina, diawasi, dan ditertibkan dalam satu hingga dua bulan terakhir. Kegiatan ini akan terus berlanjut sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga lingkungan, melindungi infrastruktur, serta mempertahankan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam," ujarnya.

Menurut Dedi, pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan ikut mengawasi lokasi yang telah ditutup agar tidak kembali beroperasi sebelum seluruh persyaratan perizinan dipenuhi.

Ia menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat menjalankan usaha di sektor pertambangan.

Namun, seluruh aktivitas wajib memiliki izin resmi dan mengikuti aturan yang berlaku.

Pemerintah, kata dia, juga siap memberikan pendampingan serta memfasilitasi proses perizinan agar kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara legal, aman, dan tertib.

"Kami berharap setelah dilakukan penertiban ini tidak ada lagi aktivitas pertambangan sebelum memiliki izin resmi. Pemerintah harus hadir dan tidak boleh kalah dalam menjaga wilayah serta menegakkan aturan," tegasnya.

Melalui penertiban tersebut, pemerintah berharap seluruh pelaku usaha pertambangan segera mengurus perizinan sesuai ketentuan sehingga kegiatan usaha dapat berjalan secara legal, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.* (ad)

Baca Juga:

• Massa Aksi Demo 2626 di Sukabumi Tuntut Pemakzulan Wali Kota dan Pencairan Gaji ke-13 ASN

Kenapa Solar Subsidi Sulit Didapat? Pertamina Ungkap Penyebab Antrean Mengular di SPBU Sumatera

Massa Aksi Demo 2626 di Sukabumi Tuntut Pemakzulan Wali Kota dan Pencairan Gaji ke-13 ASN

Bertambah Satu, Kini 4 Calon Manajer Kopdes Merah Putih Gugur Saat Latsarmil

Prabowo Sebut Tahu Pihak Pembiaya Demo, KSP Dudung: Informasi Bisa Benar Adanya

Prabowo: Saya Empat Kali Kalah Pilpres, Tapi Tidak Pernah Mengganggu Pemimpin

Pj Sekdaprov Sumut: Integritas Camat Harus 100 Persen, Tidak Bisa Ditawar!