Imigrasi Gandeng KPK dan Lembaga Pengawas Perkuat Sistem Antikorupsi ASN
SURABAYA Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas dan pencegahan praktik
NASIONAL
LABUHANBATU SELATAN – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan saat Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro menyampaikan Nota Pengantar sekaligus Nota Jawaban Pemerintah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/6/2026).
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah undangan.Baca Juga:
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025.
Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Capaian tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp947,99 miliar atau 94,78 persen dari target Rp1 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp907,94 miliar atau 85,13 persen dari pagu anggaran.
Dengan capaian tersebut, APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencatat surplus sebesar Rp40,05 miliar.
Selain itu, realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp74,39 miliar, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp114,45 miliar.
Sebagian dana tersebut telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Setelah penyampaian nota pengantar, Gabungan Fraksi DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tersebut.
Menanggapi hal itu, pada rapat paripurna berikutnya Wakil Bupati menyampaikan Nota Jawaban Pemerintah atas berbagai pandangan, masukan, dan saran yang diberikan DPRD.
Dalam nota jawaban tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan serta berbagai masukan selama proses pembahasan Ranperda.
Pemerintah juga menyambut baik persetujuan DPRD untuk melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.
Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap pandangan, kritik, maupun saran dari Gabungan Fraksi DPRD dipandang sebagai masukan yang konstruktif dalam menyempurnakan substansi Ranperda.
Adapun hal-hal yang bersifat teknis akan dibahas lebih lanjut pada tahapan pembahasan bersama.
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berharap pembahasan Ranperda dapat berjalan dengan baik hingga memperoleh persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Bupati mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Semoga sinergi yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan DPRD terus terpelihara dalam mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju. Bersama Fery-Syahdian, Labusel Kampung Kita, Kita Bangun, Kita Jaga, Kita Rawat," tutup Wakil Bupati.* (ad)
SURABAYA Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas dan pencegahan praktik
NASIONAL
JAKARTA Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko menegaskan Indonesia merupakan mitra penting negaranya di kawasan Asia Tenggara. Pernyataa
INTERNASIONAL
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam sidang dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto. Seorang saksi mengaku perna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi SadewaPurbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan memenuhi seluruh usulan tambahan angg
PEMERINTAHAN
BATU BARA Seorang pria bernama Suriono (57) ditemukan tewas dalam kondisi terbakar di rumah yang juga dijadikan toko sembako miliknya di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Markas Besar (Mabes) TNI menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan keterlibatan seorang perwira ak
NASIONAL
JAKARTA Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko menyampaikan apresiasi atas rencana Presiden RI Prabowo Subianto membuka Kedutaan Besar Re
POLITIK
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mempertahankan penguatannya hingga penutupan perdagangan Kamis (2/7/2026). Berdasark
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap perkembangan terbaru dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gra
HUKUM DAN KRIMINAL