Prabowo Ngamuk di Kejagung! Diserang 'Operasi' Buzzer Triliunan, Tegaskan Siap Mati demi Rakyat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan bahwa pembangunan kota yang tangguh membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah pusat, terutama melalui kebijakan keuangan yang mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Pernyataan itu disampaikan Mahyaruddin saat mengikuti Dialog Kota Tangguh dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Ballroom Hotel Grand City Hall, Kota Medan, Rabu, 1 Juli 2026.
Menurut Mahyaruddin, tantangan pembangunan perkotaan saat ini semakin kompleks.Baca Juga:
Perubahan iklim, risiko bencana, hingga dinamika sosial dan ekonomi tidak dapat dihadapi hanya oleh pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Mahyaruddin menyoroti perbedaan kapasitas fiskal antardaerah yang dinilainya masih menjadi persoalan besar dalam pelaksanaan pembangunan.
"Sesuai peta aspirasi yang disampaikan mulai poin 1 s/d 8 kami mencermati tentang percepatan infrastruktur, disini saya tentunya menyampaikan setiap daerah punya fiskal yang berbeda-beda, kalau dibandingkan kami Tanjungbalai dengan Kota Medan timpang sekali gitu, mungkin kalau Kota Medan dengan Kota Denpasar bisa beti (beda tipis) sedikit aja, mungkin dengan Lampung dan seterusnya," jelasnya.
Ia menjelaskan, Kota Tanjungbalai memiliki keterbatasan sumber daya alam sehingga sangat bergantung pada sektor perikanan tangkap sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Mahyaruddin mengatakan pemerintah daerah tetap dituntut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perikanan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta retribusi, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat.
"Kami yang diujung pesisir tidak punya potensi SDA, hanya mengharapkan potensi sumber pendapatan dari laut khususnya hasil perikanan tangkap. Kalau penerimaan pajak 1 s/d 1,1 Triliun, bagi hasilnya hanya 400 Juta, kita disuruh mikir gimana menghasilkan PAD dari sektor perikanan, PBB, retribusi dan sebagainya. Saat ini kondisi kami di daerah dengan ruas jalan hampir 350 KM termasuk jalan lingkungan, kita disuruh mikir supaya pembangunan di daerah maksimal, Visi Misi harus selaras dengan Asta Cita bapak Presiden dan Visi Misi Propinsi Sumatera Utara, yang jadi pertanyaan uangnya darimana harus kami buat untuk membangun jalan."
Mahyaruddin juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai dapat semakin membebani pemerintah daerah dengan kemampuan fiskal terbatas.
"Oleh karenanya, dengan pengurangan dana TKD tahun 2026, ini bencana juga meski kami mendapat keuntungan karena bencana di Sumut dibeberapa Kab/Kota tidak mengalami penurunan signifikan, kalaupun pemotongan TKD berlanjut pada tahun 2027 mendatang ini harus memiliki skala prioritas yang mempertimbangkan daerah daerah yang fiskal daerahnya tidak sama seperti kami, jadi harus ada hitung hitungannya, jangan main babat, potong sana sini, kami yang babak belur," tegasnya.
Ia juga menggambarkan kondisi keuangan daerah yang semakin berat setelah adanya pengurangan TKD, pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta bertambahnya beban belanja pegawai.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen TennisFest Medan 2026. Dukungan
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh perhatian pada penguatan kinerja dan pembenahan pengelolaan pasar dalam penyusunan Rencana Ker
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani sidang perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemil
POLITIK
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK