Di Forum Rakernas APEKSI, Wali Kota Tanjungbalai Desak Pemerintah Pusat Rumuskan Kebijakan Fiskal yang Berpihak kepada Daerah

MEDAN – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan bahwa pembangunan kota yang tangguh membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah pusat, terutama melalui kebijakan keuangan yang mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Pernyataan itu disampaikan Mahyaruddin saat mengikuti Dialog Kota Tangguh dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Ballroom Hotel Grand City Hall, Kota Medan, Rabu, 1 Juli 2026.

Menurut Mahyaruddin, tantangan pembangunan perkotaan saat ini semakin kompleks.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Ajak Masyarakat Dukung Polri Jaga Kamtibmas

Perubahan iklim, risiko bencana, hingga dinamika sosial dan ekonomi tidak dapat dihadapi hanya oleh pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Mahyaruddin menyoroti perbedaan kapasitas fiskal antardaerah yang dinilainya masih menjadi persoalan besar dalam pelaksanaan pembangunan.

"Sesuai peta aspirasi yang disampaikan mulai poin 1 s/d 8 kami mencermati tentang percepatan infrastruktur, disini saya tentunya menyampaikan setiap daerah punya fiskal yang berbeda-beda, kalau dibandingkan kami Tanjungbalai dengan Kota Medan timpang sekali gitu, mungkin kalau Kota Medan dengan Kota Denpasar bisa beti (beda tipis) sedikit aja, mungkin dengan Lampung dan seterusnya," jelasnya.

Ia menjelaskan, Kota Tanjungbalai memiliki keterbatasan sumber daya alam sehingga sangat bergantung pada sektor perikanan tangkap sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Mahyaruddin mengatakan pemerintah daerah tetap dituntut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perikanan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta retribusi, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat.

"Kami yang diujung pesisir tidak punya potensi SDA, hanya mengharapkan potensi sumber pendapatan dari laut khususnya hasil perikanan tangkap. Kalau penerimaan pajak 1 s/d 1,1 Triliun, bagi hasilnya hanya 400 Juta, kita disuruh mikir gimana menghasilkan PAD dari sektor perikanan, PBB, retribusi dan sebagainya. Saat ini kondisi kami di daerah dengan ruas jalan hampir 350 KM termasuk jalan lingkungan, kita disuruh mikir supaya pembangunan di daerah maksimal, Visi Misi harus selaras dengan Asta Cita bapak Presiden dan Visi Misi Propinsi Sumatera Utara, yang jadi pertanyaan uangnya darimana harus kami buat untuk membangun jalan."

Mahyaruddin juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai dapat semakin membebani pemerintah daerah dengan kemampuan fiskal terbatas.

"Oleh karenanya, dengan pengurangan dana TKD tahun 2026, ini bencana juga meski kami mendapat keuntungan karena bencana di Sumut dibeberapa Kab/Kota tidak mengalami penurunan signifikan, kalaupun pemotongan TKD berlanjut pada tahun 2027 mendatang ini harus memiliki skala prioritas yang mempertimbangkan daerah daerah yang fiskal daerahnya tidak sama seperti kami, jadi harus ada hitung hitungannya, jangan main babat, potong sana sini, kami yang babak belur," tegasnya.

Ia juga menggambarkan kondisi keuangan daerah yang semakin berat setelah adanya pengurangan TKD, pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta bertambahnya beban belanja pegawai.

"Jangan-jangan kalau kondisinya sama kami sudah pasti tidak dapat menggaji pegawai kami, sebagai gambaran tahun 2025-2026 dimana kami awal menjabat, kami sudah menerima Inpres nomor 1 tahun 2025, TKD dipotong lagi belum lagi TPP kami dipotong 20% s/d 25% dan PPPK lagi menjadi beban yang ditumpukkan bagi kami menjadi barang dan jasa di daerah," tambahnya.

Mahyaruddin berharap pemerintah pusat melibatkan kepala daerah dalam proses penyusunan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kondisi fiskal daerah.

"Saya berharap ini menjadi atensi Pemerintah pusat sehingga hal ini tidak menjadi beban kami sebagai Kepala Daerah di daerah kami masing-masing. Ketika ada kebijakan atau keputusan dari Pemerintah pusat alangkah baiknya kami diajak berdiskusi atau rembuk agar kami bisa mengetahui dan menyampaikan ke masyarakat kami di daerah ditengah kondisi fiskal kami yang minim," harapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq yang membuka Rakernas XVIII APEKSI menegaskan bahwa penguatan kota tangguh menjadi salah satu fondasi penting dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Menurut Hanif, pemerintah kota harus mampu membangun sistem yang adaptif terhadap perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta dinamika ekonomi global.

"Kota yang tangguh bukan hanya mampu menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk terus berkembang, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan," ujarnya.

Hanif menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan kota yang aman, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Ia berharap Rakernas XVIII APEKSI mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan.* (ad)

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Ajak Masyarakat Dukung Polri Jaga Kamtibmas

Hadiri Gala Dinner Rakernas APEKSI XVIII, Wali Kota Tanjungbalai Sebut Momentum Perkuat Sinergi Antar Pemerintah Kota

Pemko Tanjungbalai Batalkan MoU dengan Kesultanan Asahan, Klaim Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah Milik Pemda

Hadiri HUT Dewa Ki Hu Ong Ya, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ajak Warga Perkuat Kerukunan dan Toleransi

Waspada! Penipu Catut Nama Sekda Asahan untuk Minta Transfer Uang

Ketua TP PKK Tanjungbalai Hadiri Ladies Program Rakernas APEKSI 2026, Perkuat Kolaborasi Perempuan untuk Pembangunan Daerah