Pemerintah Timur Tengah Tidak Rekomendasikan Evakuasi WNI, Kata Kemlu RI
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan pemerintah negaranegara di Timur Tengah tidak merekomendasikan
NASIONAL
TAPTENG -Dalam sebuah potongan video yang viral di media sosial, calon Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu terlihat marah-marah kepada seorang polisi. Video tersebut menjadi sorotan publik, memicu berbagai komentar dan reaksi dari masyarakat serta partai yang mengusungnya, PDI Perjuangan (PDIP).
Dalam video yang berdurasi singkat itu, Masinton yang mengenakan baju merah tampak duduk di sebuah kursi di dalam ruangan. Bersama Plt Ketua PDIP Tapteng, Sarma Hutajulu, dan beberapa orang lainnya, Masinton mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap sikap polisi yang dianggapnya tidak adil. Ia mengekspresikan kekecewaannya dengan mengatakan, “Apa kalian ini, nggak bisa berlaku adil, preman pun kalian biarkan masuk. Polisi apa kalian ini? Apa tanggung jawab kalian untuk menjaga keamanan di republik ini?”
Masinton menilai bahwa jika terjadi konflik antara masyarakat, polisi lah yang menjadi pemicunya. Ia menjelaskan, “Kalau tadi terjadi konflik horizontal, siapa yang kalian persalahkan? Masyarakat yang akan menjadi korban, kalian tinggal nangkapin-nangkapin aja, kalian pemicunya kok.” Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa ketidakadilan dan kurangnya keamanan yang dijamin polisi dapat berujung pada kekacauan.
Seiring dengan viralnya video ini, PDIP memberikan pembelaan terhadap Masinton. Sarma Hutajulu, yang saat itu mendampingi Masinton, menyebut peristiwa tersebut terjadi saat pendaftaran pasangan calon di KPU Tapteng pada 4 September 2024. Menurutnya, ada upaya untuk memframing Masinton sebagai sosok yang tempramen dan suka marah-marah.
“Video itu pada saat kami pendaftaran tanggal 4 September yang lalu. Saya tidak tahu apa motivasinya video itu sekarang jadi viral. Seolah-olah ada framing terhadap Masinton ini orangnya tempramen dan suka marah-marah,” kata Sarma saat dihubungi. Ia menjelaskan bahwa kemarahan Masinton dipicu oleh kedatangan pasangan calon lain yang masuk ruangan saat mereka masih melakukan pendaftaran.
Sarma melanjutkan, “Di tengah-tengah kami melakukan pendaftaran di KPU Tapteng itu, tiba-tiba datang paslon lain memasuki ruangan dan kami keberatan terhadap kedatangan pasangan calon itu.” Menurutnya, kedatangan pasangan calon lain di waktu yang tidak tepat dapat memicu ketegangan antara massa pendukung, mengingat situasi di luar gedung KPU sudah cukup panas.
Sebagai upaya untuk menghindari bentrok, Sarma mengaku sudah berbicara dengan Kapolres Tapteng. Namun, ia merasa permintaannya tidak digubris oleh pihak kepolisian. “Jadi pada waktu itu saya duluan berdebat dengan Pak Kapolres supaya ada ketegasan, jangan ada pasangan calon lain yang masuk tanpa ada urusan yang jelas,” ujarnya.
Akhirnya, setelah Sarma meminta ketegasan dari pihak kepolisian, Masinton pun mengekspresikan keinginannya agar polisi bertindak tegas dan tidak membiarkan situasi yang bisa memicu kericuhan. “Karena tidak adanya ketegasan kepolisian pada malam hari itu, di situ lah Pak Masinton meminta supaya polisi bertindak tegas,” tutupnya.
Dengan viralnya video tersebut, perhatian publik terhadap Masinton dan sikapnya terhadap aparat kepolisian meningkat. PDIP berusaha meluruskan pandangan masyarakat bahwa peristiwa itu bukanlah cerminan dari karakter Masinton secara keseluruhan, melainkan reaksi terhadap situasi yang sedang berlangsung pada saat itu.
Kasus ini menunjukkan betapa mudahnya sebuah momen dapat dipersepsikan dan diinterpretasikan oleh publik, serta pentingnya komunikasi yang jelas dari pihak-pihak yang terlibat untuk menghindari kesalahpahaman.
(N/014)
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan pemerintah negaranegara di Timur Tengah tidak merekomendasikan
NASIONAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, J
POLITIK
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus melakukan diplomasi agar dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping dapat
INTERNASIONAL
DENPASAR Polda Bali memastikan bahwa potongan tubuh yang ditemukan di Pantai Ketewel, Sukawati, Gianyar, merupakan korban penculikan war
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Bali memperkuat komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi mas
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) TP PKK di kantor
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar operasi pasar murah di dua kecamatan, yakni Kecamatan Siantar dan Kecamatan Pematan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menyatakan Indonesia masih membutuhkan tambahan sekitar 150 ribu insinyur dalam beberapa tahun ke depan guna mendukun
EKONOMI
JAKARTA Ulama Yahya Zainul Ma&039arif atau yang dikenal sebagai Buya Yahya mengajak masyarakat untuk mendoakan Presiden Prabowo Subian
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam p
HUKUM DAN KRIMINAL