Kabar Febrie Adriansyah Hubungi Tokoh Pergerakan, Kejagung Pilih Tak Berkomentar
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons kabar yang menyebut mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adrians
NASIONAL
BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf oleh Baitul Mal.
Menurutnya, keterbukaan dalam tata kelola menjadi faktor utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana umat tersebut.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Baitul Mal se-Aceh di Aula Hotel Rasamala, Banda Aceh, Rabu (15/7/2026).Baca Juga:
Kegiatan tersebut diikuti komisioner Baitul Mal dari seluruh kabupaten dan kota di Aceh.

Dek Fadh menilai, semakin transparan pengelolaan dana umat, semakin besar pula kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat dan sedekah melalui Baitul Mal.
"Dalam pengelolaan zakat, sedekah dan wakaf, transparansi adalah hal yang paling penting. Insya Allah kalau transparan, rakyat pasti percaya kepada Baitul Mal. Ini salah satu kuncinya."
Menurutnya, Baitul Mal merupakan lembaga yang lahir dari amanat perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki.
Karena itu, lembaga tersebut harus mampu menunjukkan tata kelola yang profesional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Dek Fadh menyinggung pengelolaan Wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi yang dinilai tetap konsisten menjalankan amanah wakif sesuai peruntukannya bagi masyarakat Aceh.
Ia mengatakan, meskipun pernah muncul usulan agar hasil wakaf dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, pengelola tetap berpegang pada ikrar wakaf yang telah ditetapkan.
"Walaupun pernah ada keinginan agar hasil wakaf itu bisa dialihkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, tetapi tidak bisa karena dalam ikrar wakaf sudah sangat jelas diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Nazirnya tetap teguh menjalankan amanah tersebut."
Selain membahas transparansi, Pemerintah Aceh juga mengusulkan agar zakat diakui sebagai pengurang pajak dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Menurut Dek Fadh, jika usulan tersebut disetujui, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh akan lebih terdorong menunaikan kewajiban zakat melalui Baitul Mal.
"Insya Allah usulan ini disetujui. Jika zakat menjadi pengurang pajak, otomatis akan meningkatkan pendapatan Baitul Mal sehingga manfaatnya juga semakin besar untuk masyarakat."
Ia optimistis kebijakan tersebut dapat memperluas penghimpunan dana zakat dan meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Ketua Baitul Mal Aceh, Tgk. Muhammad Yunus, mengatakan Rakor digelar untuk memperkuat koordinasi antara Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal kabupaten dan kota.
Menurutnya, hampir seluruh Baitul Mal di Aceh menghadapi tantangan yang sama, terutama belum optimalnya dukungan dari pemerintah daerah.
"Masalah yang kita hadapi hampir sama. Bila tidak ada dorongan dari pimpinan daerah, maka program-program Baitul Mal tidak dapat berjalan secara optimal."
Muhammad Yunus menjelaskan, hingga saat ini sebagian besar pendapatan Baitul Mal masih berasal dari zakat profesi aparatur sipil negara (ASN).
Padahal, potensi zakat perusahaan di Aceh dinilai jauh lebih besar.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Aceh dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut untuk menyalurkan zakat melalui Baitul Mal.
"Kami berharap Pak Wagub dapat memanggil perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh agar membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal. Potensinya sangat besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan."
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antar-Baitul Mal di Aceh, sekaligus meningkatkan tata kelola yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat terus meningkat.* (ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons kabar yang menyebut mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adrians
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyoroti belum lengkapnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima tim kuasa hu
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada akhir perdagangan Kamis (16/7/2026). Mata uang Garud
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan yang menyebut Indonesia sebagai bangsa yang malas dan gemar tidur. Menurutnya, ster
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjadwalkan pembacaan putusan sidang praperadilan yang diajukan Roy Suryo pada Senin, 20
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela harus
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya s
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang gugatan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada (UG
NASIONAL
TANIMBAR Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan nilai investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Li
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela merupakan proyek p
NASIONAL