Viral! PNS Tapanuli Utara Mengaku Dipecat Usai Tuntut TPP, Wakil Bupati Buka Suara

Proses pemberhentian tersebut juga telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"67 hari tidak hadir tanpa keterangan, sudah 3 kali surat teguran dari atasan, dan juga sudah ada rekomendasi dari BKN," katanya.

Wakil Bupati menegaskan, keputusan pemberhentian tersebut telah melalui mekanisme yang berlaku dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi maupun pertimbangan subjektif.

Menurutnya, sistem tata kelola kepegawaian saat ini mengharuskan setiap keputusan memiliki dasar hukum, bukti yang jelas, serta proses pemeriksaan yang sesuai aturan.

"Saat ini tata kelola kepegawaian semakin akuntabel. Pemerintah Kabupaten tidak dapat lagi mengambil tindakan secara sembarangan atau berdasarkan pertimbangan subjektif. Setiap keputusan harus mengikuti prosedur, didukung bukti yang memadai, serta mengacu pada ketentuan yang berlaku demi menjamin keadilan, kepastian hukum, dan profesionalisme dalam pembinaan aparatur sipil negara," tutur Deni.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap masyarakat memahami bahwa setiap kebijakan terkait aparatur sipil negara dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal pemberian sanksi disiplin maupun pemberhentian pegawai.* (d/ad)

Bakeuda Tanjab Timur Optimistis Capai Target PAD Rp107 Miliar, Realisasi Pendapatan Tembus 52 Persen

Pj Sekdaprov Sumut Dorong ASN Perkuat Budaya Kerja, Targetkan Birokrasi Modern dan Pelayanan Publik Berkualitas

Mukarramah Fadhlullah Perkuat Sinergi Pokja Bunda PAUD, Dorong Layanan Pendidikan Anak Berkualitas di Aceh

Pemprov Sumut Dukung Gerakan Penghijauan HKBP, 20 Ribu Bibit Pohon Siap Ditanam di Tapanuli Raya

Bobby Nasution Minta OJK Sumut Perkuat Rekomendasi Strategis, Dorong Jamkrida Jadi Penggerak Pembiayaan UMKM

Prabowo Bentuk 7 Kejari Baru, Kejagung Siapkan Penunjukan Kajari hingga Pegawai