Lhokseumawe Mulai Gunakan Dana TKD Rp126,9 Miliar, 42 Program Pemulihan Pascabencana Dijalankan

LHOKSEUMAWE — Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025.

Dari total anggaran tambahan TKD sebesar lebih dari Rp126,9 miliar, realisasi penyerapan hingga 28 Juli 2026 tercatat mencapai lebih dari Rp512 juta atau sekitar 0,40 persen.

Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe Mohammad Faisal mengatakan penyerapan awal dilakukan oleh tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Baca Juga:

• Zulhas Bantah Isu Kipas Angin Rp1,8 Triliun, Ungkap Rincian Anggaran Kopdes Merah Putih

"Hingga hari ini, dari dana TKD sebesar Rp126,9 miliar lebih, serapannya sudah mencapai Rp512 juta lebih dari tiga OPD yang melakukan penyerapan anggaran tersebut," ujar Faisal, Selasa (28/7/2026).

Menurut Faisal, realisasi anggaran akan terus meningkat seiring dengan berjalannya proses administrasi, pengadaan, serta pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan masing-masing OPD.

Ia menjelaskan tambahan TKD tersebut baru masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pergeseran pada akhir Mei 2026. Setelah itu, setiap kegiatan harus melalui sejumlah tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan dokumen, proses pengadaan atau pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, hingga penatausahaan keuangan.

Anggaran tersebut dialokasikan kepada 18 OPD untuk membiayai 42 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Selain tiga OPD yang telah melakukan penyerapan awal, sejumlah perangkat daerah lain juga mendapatkan alokasi, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta perangkat daerah lainnya.

Pemanfaatan anggaran tersebut diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat penanganan kebencanaan, menjaga lingkungan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

Pemerintah Kota Lhokseumawe memastikan seluruh penggunaan anggaran tetap mengikuti aturan perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan agar berjalan transparan dan akuntabel.

Secara nasional, pemerintah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah sekitar Rp10,6 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,6 triliun dialokasikan untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat. Selain itu, bantuan keuangan hibah antardaerah bagi wilayah terdampak parah di Aceh juga telah mencapai sekitar Rp285 miliar.

Kepala Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono mengingatkan agar dukungan anggaran tersebut segera dimanfaatkan dan tidak terhambat terlalu lama oleh proses administrasi.

Menurutnya, percepatan penggunaan anggaran menjadi faktor penting agar pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat segera terlihat.

"Harapan saya dari Posko Nasional Satgas PRR ini tentunya tolong anggaran yang sudah ada ini dan sudah didukung SE Mendagri Nomor 900.1/1084/SJ. Tolong disesuaikan, karena ini berkaitan dengan pemulihan, yaitu progres indikator pemulihan dan kemasyarakatan," ujar Wahyu.* (dh)

Zulhas Bantah Isu Kipas Angin Rp1,8 Triliun, Ungkap Rincian Anggaran Kopdes Merah Putih

Zulhas Tegaskan Kopdes Merah Putih Bukan Supermarket, Siap Salurkan Subsidi dan Serap Hasil Panen Petani

Wabup Labuhanbatu Selatan Pimpin Pembentukan Panitia HUT RI ke-81, Lepas Dua Putra-Putri Terbaik ke Paskibraka Sumut

Purbaya dan Tito Perkuat Sinergi, Transfer ke Daerah Diminta Lebih Tepat Sasaran

Bupati Asahan Hadiri Penahbisan Pendeta HKBP, Tekankan Pentingnya Kerukunan Umat Beragama

Ahmad Doli Kurnia dan Wali Kota Tanjungbalai Kunjungi Anak Korban Dugaan Kekerasan Seksual, Minta Kasus Diusut Tuntas