MEDAN – Pemerintah Kota Medan membatalkan tender proyek rehabilitasi rumah dinas Wali Kota Medan dengan nilai anggaran mencapai Rp4,9 miliar.
Pembatalan tersebut dilakukan dengan alasan adanya efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Informasi pembatalan tender tersebut tercantum dalam pengumuman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Medan yang dilihat pada Kamis, 30 Juli 2026.Baca Juga:
"Sesuai dengan surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan No. 600.1.15.2/9780 Tanggal 24 Juli 2026 Perihal Permohonan Pembatalan Lelang Tahun Anggaran 2026," demikian tertulis dalam keterangan LPSE Medan.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa pembatalan dilakukan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.
"Dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada APBD Tahun 2026," lanjut keterangan tersebut.
Sebelumnya, proses tender proyek rehabilitasi rumah dinas Wali Kota Medan telah dibuat pada 3 Juni 2026 melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.
Dalam dokumen pengadaan, nilai pagu paket tercatat sebesar Rp4,9 miliar dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp4.882.490.000.
"Nilai pagu paket Rp4,9 miliar, nilai harga perkiraan sementara (HPS) Rp4.882.490.000," demikian tertulis dalam pengumuman tersebut.
Sebelumnya, dalam dokumen uraian singkat pekerjaan yang diunggah di LPSE, pembangunan sarana dan prasarana tersebut disebut diperlukan karena kondisi fasilitas yang ada dinilai membutuhkan perbaikan.
"Pembangunan sarana dan prasarana dasar ini sudah sangat diperlukan segera mengingat kebutuhan masyarakat di wilayah Kota Medan dan pembangunan infrastruktur yang mendesak dimana kondisi yang ada sekarang tidak lagi memadai dan merupakan tahapan pembangunan yang berkelanjutan, dengan yang ada sekarang perlu perbaikan dan penanganan yang baik," tulis keterangan dalam dokumen tersebut.
Namun, pemerintah juga menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran membuat pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas.
"Melihat keterbatasan anggaran yang ada sekarang, maka pembangunan bidang perkantoran ini digunakan prinsip skala prioritas menunggu pengembangan sesuai dengan fungsi teknis yang dikelola," imbuh dokumen tersebut.
Dengan pembatalan tender ini, Pemerintah Kota Medan memilih menyesuaikan kembali rencana pembangunan berdasarkan kemampuan anggaran daerah dan kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan.* (d/ad)
JAKARTA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memperkuat penataan dan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) serta aset Badan Usaha M
PEMERINTAHAN
TAPAKTUAN Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah memastikan informasi mengenai aksi pembegalan di sejumlah lokasi di Aceh Selatan
NASIONAL
DENPASAR Cuaca di sejumlah wilayah Bali pada Rabu, 16 September 2026, diprakirakan bervariasi dari cerah hingga berawan. Suhu udara yang te
NASIONAL
YOGYAKARTA Cuaca di sejumlah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu, 16 September 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah.
NASIONAL
BANDUNG Cuaca di berbagai wilayah Jawa Barat pada Rabu, 16 September 2026, diprakirakan bervariasi dari cerah, cerah berawan hingga berawan
NASIONAL
JAKARTA Cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 16 September 2026, diprakirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berada pada
NASIONAL
MEDAN Cuaca di sejumlah wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu, 16 September 2026, diprakirakan bervariasi mulai berawan hingga hujan. Ko
NASIONAL
BANDA ACEH Cuaca di sejumlah wilayah Aceh pada Rabu, 16 September 2026, diprakirakan didominasi hujan. Sebagian besar daerah berpotensi men
NASIONAL
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam
PERISTIWA
