JAKARTA –Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan melakukan penyerahan sertifikat hak pakai lahan untuk Sekretariat Negara (Setneg) siang ini. Lahan tersebut terletak di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan merupakan langkah penting dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah baru ini.
Dalam keterangannya kepada wartawan setelah mendarat di Balikpapan, AHY menjelaskan, “Saya alhamdulillah baru saja mendarat di Balikpapan, setelah ini menuju ke IKN dalam rangka peresmian Istana Negara dan Istana Garuda di kawasan pusat pemerintahan bersama Bapak Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat negara. Tadi yang hadir juga ada Ketua MPR dan sejumlah Menteri.”
Penyerahan sertifikat hak pakai ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan administrasi lahan menjadi lebih jelas. Menurut AHY, langkah ini penting untuk menuntaskan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan IKN. “Termasuk kita tahu bahwa dari 36 ribu sekian hektare yang awalnya dilepas dari KLHK, sebetulnya 34 ribuan itu sudah tidak ada masalah dan sudah bisa dipastikan. Tetapi masih ada 2.086 hektare yang masih ada komplikasi karena masyarakat ada di sana,” ungkapnya.
Baca Juga:
Saat ini, proses penilaian terhadap lahan yang masih bermasalah tersebut masih terus dilakukan. AHY menjelaskan bahwa ada dua ruas jalan utama yang saat ini menjadi prioritas dalam penilaian, yaitu ruas jalan 6A dan 6B, serta pengendali banjir Sepaku. “Jadi prinsipnya tidak semua 2.086 hektare itu ada masyarakat. Tetapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita dorong dan saat ini sedang dilakukan penilaian, identifikasi, inventarisasi, dan penilaian oleh KJPP,” sebutnya.
AHY menambahkan bahwa setelah proses penilaian selesai, Otorita IKN akan dapat mencari titik tengah dengan masyarakat yang terdampak. Ia berharap proses ini dapat berjalan cepat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Selebihnya kami ATR/BPN juga terus mengawal pembangunan ini dari awal. Ada juga 4 ribu hektare yang kami alokasikan dan sudah digunakan untuk bandara VIP, termasuk pengembangan kawasan yang ada di sana,” pungkasnya.
Baca Juga:
Momen penyerahan sertifikat ini juga bertepatan dengan peresmian Istana Negara dan fasilitas lainnya di IKN, yang diharapkan dapat mempercepat transformasi kawasan ini menjadi pusat pemerintahan yang modern dan efisien. Dengan langkah-langkah yang diambil oleh kementerian, diharapkan berbagai kendala dalam proses pembangunan IKN dapat teratasi.
Dalam konteks ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa pengembangan IKN tidak hanya fokus pada aspek infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian, diharapkan IKN dapat menjadi contoh pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi daerah-daerah lain di Indonesia.
Pembangunan IKN terus menjadi perhatian publik, dan langkah-langkah yang diambil pemerintah, termasuk penyerahan sertifikat hak pakai ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di kawasan yang diharapkan menjadi wajah baru Indonesia di masa depan.
(N/014)
PADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menggelar Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) T
Pemerintahan
TAPANULI SELATAN Warga Dusun Tapus dan Dusun Kantin, Desa Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur, menunjukkan semangat kebersamaan denga
Peristiwa
JAKARTA Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sorotan tajam terkait pidatonya mengenai bonus demografi yang diunggah l
Politik
MANDAILING NATAL Fenomena alam berupa semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Nata
Peristiwa
JAKARTA Dua pemuda berinisial GT (29) dan AF (25) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sejumlah orang di kawasan Penjaringan, Jakarta Ut
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
