BREAKING NEWS
Rabu, 05 Agustus 2026

BPS dan Komisi X DPR Sosialisasikan Sensus Ekonomi 2026, Mahasiswa Diajak Pahami Pentingnya Data

Dodi Kurniawan - Selasa, 04 Agustus 2026 16:43 WIB
BPS dan Komisi X DPR Sosialisasikan Sensus Ekonomi 2026, Mahasiswa Diajak Pahami Pentingnya Data
BPS bersama Komisi X DPR RI menggelar FGD mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Medan, Selasa, 4 Agustus 2026. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

"Sebagai contoh, jika terdapat 10 perusahaan sejenis di suatu wilayah, nama masing-masing perusahaan tidak dimunculkan secara individu, melainkan digabungkan untuk menggambarkan struktur sektor ekonomi wilayah tersebut," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, pendataan dilakukan secara door-to-door oleh petugas BPS yang menggunakan rompi resmi dan telah mendapatkan pelatihan khusus.

Pendataan dilakukan melalui aplikasi berbasis telepon pintar (Computer Assisted Personal Interviewing/CAPI) maupun pengisian mandiri berbasis web (Computer Assisted Web Interviewing/CAWI) untuk perusahaan besar.

BPS juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pengumpulan data.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI dr. Sofyan Tan mengajak mahasiswa memahami pentingnya penguasaan data dan statistik dalam menghadapi perkembangan zaman.

Ia menyampaikan ada tiga kemampuan yang perlu dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan, yaitu menguasai bahasa asing, memiliki keahlian di bidang tertentu secara konsisten, dan mampu membaca data statistik.

"Dalam dunia bisnis, contohnya data kelahiran dapat dijadikan acuan dalam membuka layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD jika rasionya masih mencukupi," tuturnya.

Sofyan Tan juga menjelaskan perbedaan antara sensus dan survei.

Menurutnya, sensus mendata seluruh populasi sehingga memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, sedangkan survei hanya menggunakan sampel responden sehingga tetap memiliki margin kesalahan.

Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan BPS menjadi dasar utama pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan.

"Kebijakan anggaran dan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan logistik dan konektivitas moda transportasi harus berbasis data riil hasil sensus agar tepat sasaran dan efisien," tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Komisi X DPR RI bersama Badan Anggaran DPR RI memperjuangkan penambahan anggaran dari semula Rp300 miliar menjadi Rp1,3 triliun.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Cetak Sejarah! Anggota DPRD Batu Bara Muhammad Ridwan Lantik Langsung Pengurus MPK SMA Negeri 1 Tanjung Tiram
Jangan Terjebak Persepsi, Pahami Akar Persoalan Penumpukan Bijih Timah di Belitung dan Belitung Timur
Rico Waas Dukung Open Turnamen Karate Piala Wali Kota Medan 2026, FORKI Targetkan 800 Peserta dan Cetak Atlet Baru
Rico Waas dan Ketua Pengadilan Agama Medan Perkuat Perlindungan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian ASN
Hadiri HUT Ke-114 HKBP Medan Sudirman, Wagub Sumut Tegaskan Komitmen Jaga Kerukunan dan Bangunan Bersejarah
PRSU 2026 Ditutup, Perputaran Uang Capai Rp50 Miliar dan Kunjungan Tembus 161 Ribu Orang
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru