Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Komisi X DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Medan, Selasa, 4 Agustus 2026.
Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan pentingnya sensus ekonomi kepada kalangan akademisi, khususnya mahasiswa, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman tentang data statistik.
FGD dibuka secara resmi oleh Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan.
Baca Juga:
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Utara Dadan Supriadi, Statistisi Ahli Utama BPS Misfaruddin, serta ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Pada sesi pemaparan, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI M. Habibullah menjelaskan bahwa BPS memiliki peran penting sebagai penyedia data resmi pemerintah yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan nasional.
"Forum FGD ini diselenggarakan agar kalangan akademisi, khususnya mahasiswa, dapat memahami secara langsung cakupan tugas dan fungsi BPS," ujarnya.
Habibullah menjelaskan BPS secara rutin melaksanakan tiga sensus nasional, yaitu Sensus Penduduk yang digelar setiap tahun berakhiran angka nol, Sensus Pertanian pada tahun berakhiran angka tiga, dan Sensus Ekonomi pada tahun berakhiran angka enam.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh unit usaha di Indonesia, mulai dari usaha rumah tangga, pelaku UMKM, hingga perusahaan berskala besar.
Jika pada Sensus Pertanian 2023 tercatat sekitar 29 juta unit usaha, maka pada Sensus Ekonomi 2026 diperkirakan terdapat sekitar 55 juta unit usaha yang akan didata.
Habibullah mengatakan hasil sensus memiliki manfaat besar untuk memetakan kondisi perekonomian nasional maupun daerah.
Data tersebut juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan berbagai jenis usaha, potensi investasi, peluang bisnis, hingga menjadi bahan penelitian bagi kalangan akademisi.
Ia menegaskan data yang dikumpulkan BPS tetap menjaga kerahasiaan responden karena disajikan dalam bentuk data agregat, bukan data individu.
"Sebagai contoh, jika terdapat 10 perusahaan sejenis di suatu wilayah, nama masing-masing perusahaan tidak dimunculkan secara individu, melainkan digabungkan untuk menggambarkan struktur sektor ekonomi wilayah tersebut," jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, pendataan dilakukan secara door-to-door oleh petugas BPS yang menggunakan rompi resmi dan telah mendapatkan pelatihan khusus.
Pendataan dilakukan melalui aplikasi berbasis telepon pintar (Computer Assisted Personal Interviewing/CAPI) maupun pengisian mandiri berbasis web (Computer Assisted Web Interviewing/CAWI) untuk perusahaan besar.
BPS juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pengumpulan data.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI dr. Sofyan Tan mengajak mahasiswa memahami pentingnya penguasaan data dan statistik dalam menghadapi perkembangan zaman.
Ia menyampaikan ada tiga kemampuan yang perlu dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan, yaitu menguasai bahasa asing, memiliki keahlian di bidang tertentu secara konsisten, dan mampu membaca data statistik.
"Dalam dunia bisnis, contohnya data kelahiran dapat dijadikan acuan dalam membuka layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD jika rasionya masih mencukupi," tuturnya.
Sofyan Tan juga menjelaskan perbedaan antara sensus dan survei.
Menurutnya, sensus mendata seluruh populasi sehingga memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, sedangkan survei hanya menggunakan sampel responden sehingga tetap memiliki margin kesalahan.
Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan BPS menjadi dasar utama pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan.
"Kebijakan anggaran dan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan logistik dan konektivitas moda transportasi harus berbasis data riil hasil sensus agar tepat sasaran dan efisien," tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Komisi X DPR RI bersama Badan Anggaran DPR RI memperjuangkan penambahan anggaran dari semula Rp300 miliar menjadi Rp1,3 triliun.
Di akhir pemaparannya, Sofyan Tan mengatakan hasil sensus akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat.
"Bagi masyarakat, sensus menghasilkan efisiensi ekonomi yang berdampak pada penyediaan produk barang dan jasa yang berkualitas, terjangkau, dan sehat," pungkasnya.* (ad)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.