Mentan Pertanyakan Dana Rp2,5 Triliun untuk Pemulihan Pertanian Pascabencana, Pemprov Aceh Beri Penjelasan

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh meluruskan informasi terkait dukungan anggaran sekitar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan setelah bencana.

Pemerintah Aceh menegaskan dana tersebut tidak ditransfer langsung ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Anggaran tersebut disalurkan melalui program dan satuan kerja Kementerian Pertanian sesuai mekanisme pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga:

• Tinjau Jembatan Teupin Mane, Wapres Gibran Tekankan Infrastruktur Pascabencana Harus Tangguh

Penjelasan itu disampaikan setelah potongan video Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mempertanyakan penyaluran dana pemulihan pascabencana kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem beredar luas di media sosial.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan pernyataan Menteri Pertanian tersebut mendapat perhatian masyarakat sehingga pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme penggunaan anggaran.

"Pernyataan Bapak Menteri mendapat perhatian luas dari masyarakat sehingga Pemerintah Aceh merasa perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda," kata Nurlis, Rabu, 5 Agustus 2026.

Nurlis menjelaskan, informasi mengenai adanya dukungan anggaran sekitar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian memang benar.

Namun, anggaran tersebut tidak seluruhnya berbentuk transfer uang tunai kepada Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Menurutnya, sebagian besar dukungan diberikan dalam bentuk program, kegiatan, alat dan mesin pertanian, bibit, serta bantuan lain yang manfaatnya diterima langsung oleh petani.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencatat total dukungan anggaran pemulihan sektor pertanian mencapai sekitar Rp2,5 triliun.

"Informasi ini juga dirilis di website Kementan. Anggarannya berada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)," ujarnya.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp515 miliar berada pada satuan kerja provinsi serta kabupaten dan kota melalui skema Tugas Pembantuan (TP).

Tinjau Jembatan Teupin Mane, Wapres Gibran Tekankan Infrastruktur Pascabencana Harus Tangguh

Isu Reshuffle Kabinet Agustus 2026 Mencuat, Ini Respons Istana

Sambut HUT Ke-81 RI, Polda Aceh Gelar Lomba Memasak untuk Perkuat Kekompakan Personel

Tak Hanya Kapolresta, Kasat Narkoba Polresta Banda Aceh Ikut Diperiksa Divpropam Mabes Polri

Pemerintah Aceh Jelaskan Skema Dana Rp2,5 Triliun dari Kementan untuk Pemulihan Pertanian Pascabencana

Ombudsman Minta OPD DKI Jakarta Lebih Responsif, Jangan Tunggu Masalah Viral di Media Sosial