Kebakaran Hebat Dini Hari di Padangsidimpuan, 11 Rumah Ludes dan 1 Warga Jadi Korban
PADANGSIDIMPUAN Sebanyak 11 rumah semi permanen terbakar di Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sum
PERISTIWA
ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mendorong Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menambah kuota penerimaan calon praja asal Kabupaten Asahan.
Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Politik Pemerintahan IPDN yang berkolaborasi dengan Anggota Komisi II DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Baca Juga:Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Acara turut dihadiri Wakil Bupati Asahan, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan IPDN, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para asisten, staf ahli bupati, organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta tamu undangan lainnya.
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan kehadiran jajaran IPDN menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pendidikan kedinasan, terutama proses penerimaan calon praja IPDN.
"Kita bersyukur dapat bertemu dengan Anggota Komisi II DPR RI dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan IPDN," ujar Bupati.
Menurut Taufik, IPDN memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang pemerintahan.
Para peserta didik tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga dibekali kemampuan tata kelola pemerintahan serta semangat pengabdian kepada masyarakat.
"IPDN ini merupakan sekolah kedinasan. Dengan kehadiran Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan IPDN ini, kita dapat informasi tentang masuk ke IPDN," katanya.
Taufik mengatakan putra-putri daerah perlu memperoleh kesempatan yang luas untuk mengenyam pendidikan di bidang pemerintahan.
Lulusan IPDN diharapkan dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Di IPDN anak-anak kita dididik untuk menata kelola pemerintahan dan ditempa untuk mengabdi kepada masyarakat," ungkapnya.
"Kita berharap kepada Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan IPDN dapat menambah kuota anak-anak Asahan untuk masuk IPDN," harap Taufik.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengapresiasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Politik Pemerintahan IPDN yang melibatkan Komisi II DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Baca Juga:
Menurut Ahmad Doli, kegiatan tersebut membuka ruang komunikasi antara IPDN, pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat.
Ia menilai kolaborasi semacam itu penting untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pendidikan kedinasan.
"Bagi saya, program Pengabdian Masyarakat Fakultas Politik Pemerintahan IPDN berkolaborasi bersama Anggota Komisi II DPR RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan ini sangat bagus. Untuk itu saya bersyukur dan berterima kasih kepada IPDN yang telah membuka peluang ini," katanya.
Ahmad Doli mengatakan mengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki wilayah luas membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik serta sumber daya manusia berkualitas.
"Untuk mengelola NKRI yang luas ini bukan hal yang mudah. Diperlukan tata kelola yang baik untuk menjadikan NKRI ini menjadi semakin baik dan maju," ujar Ahmad Doli.
Ia menilai Indonesia membutuhkan generasi muda yang memiliki kemampuan dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, IPDN memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang nantinya dapat mengabdi di pemerintahan.
"Maka dari itu kita memerlukan anak-anak yang memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Di IPDN anak-anak kita ditempa untuk hal tersebut," jelasnya.
Ahmad Doli menambahkan, sosialisasi di Kabupaten Asahan juga menjadi sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pendidikan IPDN dan kesempatan mengikuti sekolah kedinasan tersebut.
"Kita meminta kepada IPDN untuk menambah kuota bagi anak-anak Asahan masuk IPDN," tegasnya.
Kegiatan kemudian ditutup dengan pertukaran plakat antara Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan IPDN.* (ad)
Baca Juga:
PADANGSIDIMPUAN Sebanyak 11 rumah semi permanen terbakar di Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sum
PERISTIWA
BOGOR Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membantah adanya fasilitas mewah hunian mirip apar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda), Muhammad Syarif Lubis, mengungkap dugaan aliran dana sebesar Rp1,2 miliar lebi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara akan kembali memanggil Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng untuk menjalani e
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, Rahmani Oktaviani Zandroto, didakwa melakukan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Rumah
HUKUM DAN KRIMINAL
HUMBANG HASUNDUTAN Polisi mengungkap duduk perkara kasus perusakan dan penjarahan 13 rumah warga di Desa Matiti II, Kecamatan Dolok Sang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga mantan istri Brigadir I, Winda Lorenza Gowasa, keberatan terhadap sikap Polda Sumatera Utara yang menilai ekshumasi dan a
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga pembuka Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026, Jumat, 25 September 2026.Perta
OLAHRAGA
JAKARTA Menteri Kehutanan sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menanggapi gugatan yang memp
POLITIK
BOGOR Ombudsman Republik Indonesia mengungkap keberadaan sejumlah bangunan dengan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lap
HUKUM DAN KRIMINAL